Stunting menjadi persoalan serius di Indonesia. Setiap daerah terus berupaya melakukan penanganan dan pencegahan, tidak terkecuali Kota Tarakan. Wakil Wali Kota Tarakan sekaligus Ketua Satgas Penurunan Stunting Tarakan, Effendhi Djuprianto mengungkapkan, saat ini kasus stunting di Kota Tarakan sebesar 25,9 persen.
Ini berarti 1 dari 4 anak di Tarakan menderita stunting. “Dampak dari stunting tentu sangat besar dalam generasi pertumbuhan bangsa. Dalam hal ini, teori stunting yang dimaksud ialah kekurangan gizi jangka panjang pada anak. Penyebabnya kekurangan kalori dan proteinnya, kemudian ada takaran mineral tertentu,” terang Effendhi, Jumat (29/7).
Menurutnya, kasus tersebut tidak dapat dipisahkan dengan angka kemiskinan di suatu daerah. Meski diakuinya kemiskinan di Tarakan mengalami penurunan.
“Bicara persoalan gizi yang cukup tentu hal itu berhubungan dengan kemampuan masyarakat.Ketidaktahuan masyarakat dalam memilih protein untuk tumbuh kembang anak juga selalu tidak diperhatikan. Misalnya saja mengonsumsi makanan instan dengan rasa yang bermacam-macam,” terangnya.
Kendati begitu, menurutnya makan enak belum tentu terdapat gizi, vitamin, protein maupun zat besi yang dibutuhkan tubuh. Sehingga diperlukan pemahaman untuk mengetahui besar kandungan manfaat makanan yang dikonsumsi. Dari data yang ada, pihaknya meminta kepada dinas terkait untuk melakukan tracing case by case.
“Anak-anak sebenarnya sudah makan, memang kenyang, tapi secara komposisi gizinya itu mungkin belum cukup. Apalagi jika anak-anak mengalami cacingan juga dapat menjadi pemicu stunting. Karena, protein dan mineral selalu diambil oleh cacing sebagai parasit,” tukasnya.
Selain itu, nantinya pihaknya akan melibatkan posyandu yang akan memberikan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk tambahan gizi anak.
“Kami akan bergerak dengan sigap dalam menyikapi kasus stunting ini seperti, penataan kawasan kumuh. Namun, penataan ini dinilai lambat karena masih partisipasi dan kepeduliam dari stakeholder dan masyarakat masih kurang,” ujarnya.
“Kami juga akan sinergi dengan Polri tentang perda berbasis lingkungan, ini juga nanti dilatih pendampingnya termasuk masyarakat juga kita libatkan. Dalam hal ini kami sedang merancang dan mengusulkan hal tersebut ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara,” pungkasnya. (*/zac/lim)
