Kelompok yang Dinilai Esktrimis Ini Sudah Ada Sejak 2018 di Tarakan

- Sabtu, 18 Juni 2022 | 12:32 WIB
Shaberah
Shaberah

Pasca ditangkapnya pimpinan Khalifatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja di Lampung, dan adanya konvoi yang menggegerkan masyarakat dengan atribut berbau khilafah, kini publik mempertanyakan siapa kelompok khilafatul Muslimin yang terang-terangan mengajak masyarakat menegakan sistem khilafah di Indonesia.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kantor Kemenag Tarakan, H. Muhammad Shaberah mengungkapkan, jauh sebelum adanya kasus konvoi di Jakarta yang menggegerkan publik, pihaknya sudah memantau kelompok yang diduga beraliran ekstrimis ini. Bahkan Januari 2020 lalu pihaknya telah memanggil pimpinan Khilafatul Muslimin Regional Kalimantan atau yang diistilahkan Amir Borneo yakni Amiruddin Dewa untuk meminta klarifikasi langsung.

“Sebenarnya sejak 2020 Khilafatul Muslimin ini sudah kami pantau. Jauh sebelum adanya aksi konvoi di Jakarta. kami menerima informasi dari intelijen bahwa adanya kelompok yang berideologi bisa dikatakan ekstrim di Tarakan. Organisasi ini sudah ada sejak 2018 di Tarakan. Sejak mendapat informasi itu, kami langsung melakukan penulusan dan kami bisa menemukan kelompok ini. Bahkan kami sudah pernah mengundang pimpinannya ke kantor waktu itu pada Januari tahun ini,” ujarnya, Jumat (17/6).

Ia menuturkan, pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Inteligen Negara (BIN) wilayah Kaltara dan beberapa pihak terkait. Dalam pertemuan itu, ungkap Shaberah pihaknya menyimpulkan terdapat beberapa sistem pada kelompok itu yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam dan ideologi negara. Meski diakuinya sebagian besar tujuan dari kelompok tersebut cukup baik dari pandangan agama, namun menurutnya hal itu tidak dapat dilakukan di negara pluralis seperti Indonesia.

“Waktu itu pertemuannya dihadiri BIN dan pihak terkait. Kami menanyakan apa tujuan dan visi khilafatul Muslimin ini. Alasannya sendiri ia ingin menyatukan umat Islam di seluruh dunia dan kedua kalau masuk ke situ harus berbaiat, dalam Islam itu kan tidak benar,” bebernya.

“Sebenarnya setelah itu 2020, kami rencanakan lagi pertemuan, tapi karena pandemi Covid-19 dan kita sedang ketatnya prokes akhirnya kita tidak bisa melangsungkan pertemuan itu,” tambahnya. (*)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Pemkab Bulungan Beri Keringanan BPHTB

Sabtu, 20 April 2024 | 11:50 WIB

Di Bulungan, 400 Ha Lahan Ludes Terbakar

Sabtu, 20 April 2024 | 10:28 WIB

KMP Manta Rute KTT-Tarakan Kembali Beroperasi

Sabtu, 20 April 2024 | 10:01 WIB

Pemkab Nunukan Buka 1.300 Formasi untuk Calon ASN

Kamis, 18 April 2024 | 12:44 WIB

Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Tarakan Meningkat

Kamis, 18 April 2024 | 11:10 WIB
X