Hasil koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara (Kaltara) dan Balai Pengelolaan Pesisir dan Kelautan, bahkan juga kepada pihak Dinas Tata Ruang Nunukan, terungkap sejumlah persoalan pada dugaan lahan mangrove yang dirusak di Desa Binusan Dalam.
Itu ungkapkan Kepala Satreskrim Polres Nunukan, AKP Mahardiansyah Tofiqs Setiaji kepada wartawan, ketika ditanyakan kembali tindak lanjut Polres Nunukan dalam menangani kasus dugaan pembalakan mangrove.
Tofiqs mengemukakan, sejumlah instansi sudah memberikan keterangan, seperti halnya pihak Dinas Tata Ruang Nunukan yang baru memberikan informasi, bahkan di daerah tersebut (kawasan pengrusakan hutan mangrove) hanya terdapat kawasan pemukiman, perikanan dan perkebunan, tanpa adanya kawasan mangrove.
Sementara dari DLH Nunukan menyatakan, tidak pernah mengeluarkan amdal ataupun izin lingkungan terhadap perusahaan yang mengelola kegiatan perkebunan tersebut. “Ya, baru sampai situ, kita masih berkoordinasi ke instansi di tingkat provinsi lagi,” ungkap Tofiqs ketika diwawancarai, Selasa (22/3).
Tofiqs menjelaskan, untuk mengarah ke hukum, kawasan tersebut haruslah jelas status legal standingnya. Misalnya dalam undang-undang kehutanan, ketika seseorang melakukan kerusakan hutan, ada konsekuensi hukumnya, sementara dugaan awal, daerah mangrove tersebut daerah hak pengelola lahan (HPL). “Sejauh kita juga masih mencari data, untuk pengelolaan mangrove disitu, legal standingnya apa. Ini belum kita temukan, misalkan pun tidak ada legal standing-nya tentang kawasan mangrove itu, artinya salahnya dari amdalnya (izin lingkungan),” tambah Tofiqs.
