Tarakan - Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tarakan, Rina Umar mengungkapkan bahwa baru 46 persen angkatan kerja di Kaltara yang terlindungi jaminan sosial tenaga kerja dengan terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Hal tersebut disampaikan Rina Umar dalam Podstar, Podcast bersama Radar Tarakan dan juga Ketua Apindo Provinsi Kaltara, Peter Setiawan. "Di tahun 2021 berdasarkan dengan evaluasi kami, dan berdasarkan dengan jumlah angkatan kerja di Tarakan 46 persen yang baru diberikan perlindungan terkait dengan jaminan sosial Ketenagakerjaan. Berarti, masih banyak yang belum terlindungi. Jadi, pekerjaan rumah (PR) kami masih banyak sebagai badan penyelenggara," ungkap Rina.
Menurut dia, melindungi angkatan kerja dengan jaminan sosial ketenakerjaan sangat penting untuk mengantisipasi kecelakaan saat bekerja. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, Rina menjelaskan bahwa BPJAMSOSTEK sudah melakukan MoU kerja sama dengan Apindo Kaltara dengan harapan bisa mengkrucut dengan pengusaha di Tarakan maupun di Kaltara untuk bisa sesegera mungkin mendaftarkan tenaga kerjannya untuk diberikan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, berdasarkan data informasi dari Dinas Perikanan Kota Tarakan, untuk pekerja rentan ada sekitar 7.000 data nelayan baik itu nelayan tangkap maupun budidaya, yang baru sekitar seribu diberikan perlindungan oleh BPJAMSOSTEK secara mandiri.
"Berarti masih ada PR yang lain, khusus di Tarakan, " lanjutnya.
Lantas apa sebenarnya kendala yang dihadapi, hingga masih banyak tenaga kerja yang belum terdaftarkan ke BPJAMSOSTEK?
Rina mengungkapkan, salah satunya dikarenakan kesadaran akan manfaat BPJAMSOSTEK itu belum semua mengetahuinya. Selanjutnya, para pengusaha masih menjadikan beban persoalan pendaftaran dan pembayaran iuran.
"Padahal kami, pengalihan resiko dari pengusaha. Dari pemberi kerja yang seharusnya mereka menanggung segala resiko yang terjadi terhadap tenaga kerjanya dialihkan kepada BPJAMSOSTEK ," kata Rina.
Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja di Tarakan maupun di Kaltara, menanggapi hal tersebut, Ketua Apindo Kaltara Peter Setiawan mengatakan MoU yang dilakukan Apindo Kaltara bersama BPJAMSOSTEK merupakan salah satu gebrakan baru yang juga merupakan peran visi dan misi Apindo untuk membantu kebijakan dari pemerintah.
"Di Tarakan ini banyak hasil perikanan. Sehingga saya diskusikan dengan BPJAMSOSTEK banyak nelayan yang belum mengikuti jaminan kecelakaan kerjan dan jaminan kematian. Karena kerja nelayaan ini memiliki resiko tinggi saat di laut, "kata Peter.
Menurut Peter, dengan program BPJAMSOSTEK dinilai mampu mendorong pengusaha dapat memberikan CSR. "Ini sangat penting. Kenapa? Kita juga mengharapkan dari hasil perikanan, kita harus bisa juga melihat klien-klien kita ini. Sehingga MoU ini menurut saya sangat tepat," jelasnya.
Dari segi iuran, Peter menilai dengan pembayaran yang tidak begitu besar mampu menampung resiko kerja yang ada. Yang tentunya memiliki manfaat luar biasa. “Untuk resikonya itu, pengusaha tidak berat. Jadi, ini program dan tujuan yang bagus, untuk keluarga yang ditinggalkan dan ada beasiswa untuk anak pekerja yang masih bersekolah,” ungkapnya.
Adapun terkait jumlah klaim tahun 2021 yang diproses untuk semua program BPJAMSOSTEK dijelaskan Rina, untuk Jaminan Kematian (JK) ada 286 kasus dengan jumlah nominal Rp.9,5 miliar. Kemudian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan jumlah kasus sebanyak 865 yang dibayarkan sebesar Rp. 9.9 miliar. Kemudian, untuk Jaminan Hari Tua (JHT) ada 8.646 kasus yang dibayarkan Rp. 103 Miliar.
“Sedangkan untuk jaminan pensiun itu sendiri itu ada 120 kasus, dengan nominal yang kami bayarkan sebesar Rp. 143 juta. Dan terakhir untuk beasiswa itu sendri ada 93 kasus yang sudah kami bayarkan besaran beasiswanya yang kami keluarkan Rp. 595 juta,” bebernya.
