TANJUNG SELOR – Pemerintah terus menggenjot percepatan sertifikasi tanah di Bulungan dan Tana Tidung. Ditargetkan, tahun ini sebanyak 5.000 bidang tanah terdaftar melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan, Wahyu Setyoko mengaku sudah mengusulkan pengajuan penetapan lokasi (penlok) PTSL di Bulungan dan Tana Tidung. Kemudian, usulan akan ditelaah oleh tim teknis Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kaltim untuk selanjutnya ditetapkan. “Ada beberapa desa di Bulungan dan Tana Tidung yang kita ajukan sebagai penlok PTS,” kata Wahyu kepada Radar Kaltara, Jumat (21/1).
Namun, secara detail dirinya enggan untuk berkomentar lebih jauh terkait pemetaan penlok PTSL karena masih berproses. Kemungkinan, yang sudah pasti kawasan transmigrasi. “Jadi, selain menyukseskan PTSL kita juga akan menyelesaikan usulan dari Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Bulungan terkait usulan sertifikasi lahan transmigrasi,” ujarnya.
Tahun ini, kata Wahyu, ditargetkan sebanyak 5.000 bidang tanah di Bulungan dan Tana Tidung terdaftar melalui PTSL. Jumlah ini jauh lebih banyak jika dibandingkan target awal pada tahun lalu. “Target awal PTSL tahun 2021 sebanyak 3.500 bidang tanah. Karena ada tambahan jadi 6.200 bidang tanah," ungkapnya.
Penambahan target, dimungkinkan terjadi tahun ini. Apalagi saat ini pemerintah pusat terus berupaya agar seluruh lahan tersertifikasi. “Iya, kita lihat saja pertengahan tahun nanti seperti apa. Apakah ada penambahan target lagi atau tidak,” bebernya.
Dalam hal ini, BPN mengaku sudah membentuk tim Satgas PTSL fisik dan yuridis. Untuk Satgas Fisik mengumpulkan data fisik terkait dengan bidang tanah. Sedangkan Satgas Yuridis bertugas mengumpulkan data yang berkaitan dengan yuridis. Menyoal apakah sejauh ini masih ada bidang tanah di Bulungan dan Tana Tidung yang belum bersertifikat, Wahyu menyatakan bahwa sejauh ini baru sekitar 17.000 bidang tanah yang tersertifikasi dan sekitar 30.000 bidang tanah belum bersertifikat. “Jadi, proses sertifikasi lahan ini masih menjadi PR kita ke depan,” ujarnya.
Sesuai target pemerintah pusat, tahun 2024 mendatang seluruh lahan sudah tersertifikasi secara menyeluruh. Selain melalui program PTSL, BPN juga mendorong masyarakat mendaftarkan lahannya secara mandiri. “Kalau sekarang ini kesadaran masyarakat mendaftarkan tanah di BPN cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah layanan yang mengalami peningkatan. Dalam sebulan bisa mencapai 300 pengajuan yang kita terima,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala mengakui bahwa sejuah ini di wilayahnya masih banyak lahan yang belum bersertifikat. Berdasarkan data dari BPN ada sekitar 30 persen lahan yang berlum bersertifikat. “Ini menjadi PR untuk BPN Bulungan supaya seluruh lahan tersertifikasi,” ujarnya.
Menurutnya, sertifikasi lahan ini penting sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Sehingga, meminimalisir potensi sengketa di wilayah Bulungan dan Tana Tidung. “Jadi, saya mendorong masyarakat untuk segera melakukan sertifikasi lahan,” imbaunya. (*/jai/eza)
