TANJUNG SELOR - Komandan Resor Militer (Danrem) 092/Maharajalila, Brigjen TNI Rifki mengatakan, keamanan investasi di Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) atau Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi, Bulungan jadi atensi khusus TNI.
Ini disampaikan secara langsung kepada Radar Tarakan saat ditemui usai prosesi pisah sambut antara Brigjen TNI Suratno sebagai pejabat lama dan Brigjen TNI Rifki sebagai pejabat baru di Makorem 092/Maharajalila, Tanjung Selor, Kamis (13/1). “Sejak 12 Januari 2022, saya telah resmi dilantik sebagai Danrem 092/Maharajalila. Secara khusus tugas yang saya bawa adalah tugas umum. Artinya tugas korem seluruh Indonesia itu sama,” ujar Brigjen TNI Rifki.
Namun, dengan adanya proyek besar di Kaltara ini, yaitu KIPI, maka ada penekanan atau penugasan sebagai atensi khusus yang harus diikuti dan dijalankan olehnya, baik itu dari Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, maupun Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso.
“Ini dliakukan dalam rangka mendukung menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kaltara,” kata pria yang sebelumnya menjabat wakil asisten operasi KSAD ini.
Dijelaskannya, dalam melakukan pengamanan di KIPI tersebut, sudah ada program pemerintah tentang pembentukan satuan teritorial. Jadi, pengamanannya tentu sesuai amanat dari Presiden seperti yang disampaikan saat groundbreaking KIPI pada 21 Desember 2021 lalu.
Selain itu, penjagaan keamanan di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga menjadi prioritas yang terus dilakukan TNI. Dalam hal menjaga kedaulatan negara di perbatasan, tidak boleh sejengkal tanah pun diambil alih oleh negara luar. “Termasuk tidak boleh warga negara Indonesia di perbatasan terlantar, apalagi sampai dilakukan penindakan oleh negara tetangga. Itu tidak boleh,” tegasnya.
Tak hanya itu, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pihaknya akan tetap terus aktif mendukung program pemerintah dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 di provinsi termuda Indonesia ini.
Apalagi saat ini masih dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), artinya protokol kesehatan (prokes) tetap menjadi hal yang utama harus ditaati oleh seluruh komponen masyarakat. “Secara khusus TNI ini sifatnya membantu pemerintah. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita dukung, bukan kita yang melebihi pemerintah. Pastinya, dalam penegakan prokes, itu banyak melihatkan prajurut TNI,” tuturnya.
“Termasuk mendukung program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah juga menjadi perhatian kami,” sambungnya.
Brigjen TNI Suratno berpesan kepada pimpinan baru Korem 092/Maharajalila beserta jajarannya untuk tetap mempertahankan hal yang baik yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini TNI merupakan pengayom masyarakat.
“Pastinya Korem ini ditetapkan sebagai komando kewilayahan dan komando pelaksana operasi. Jadi tugas kita di sini menyelenggarakan pembinaan kemampuan pertahanan negara, hingga melakukan pengamanan perbatasan darat Indonesia-Malaysia,” jelasnya. (iwk/lim)
