Penataan Wilayah Banjir Dilakukan Sejak 2016

- Rabu, 12 Januari 2022 | 11:08 WIB
SEMAKIN SURUT: Di hari kedelapan banjir di Kecamatan Sembakung, air luapan sungai semakin surut turun 35 sentimeter. FOTO: DOKUMENTASI BPBD NUNUKAN
SEMAKIN SURUT: Di hari kedelapan banjir di Kecamatan Sembakung, air luapan sungai semakin surut turun 35 sentimeter. FOTO: DOKUMENTASI BPBD NUNUKAN

NUNUKAN - Menghadapi persoalan banjir di Kecamatan Lumbis dan Sembakung, pemerintah sudah melakukannya sejak 2016 lalu. Program jangka pendek tidak ada henti-hentinya dilakukan, termasuk penyampaian ke pemerintah pusat untuk solusi atau jangka panjang melawan banjir, tidak berhenti disampaikan.

Plt BPBD Nunukan, M. Amin mengatakan, dikarenakan wilayah III khususnya di Kecamatan Lumbis dan Sembakung sudah menjadi wilayah yang masuk dalam potensi tinggi terdampak banjir di Nunukan, penataan wilayah sejatinya sudah dilakukan jauh sebelumnya.

Dengan penataan wilayah ini, sejumlah program sudah disusun seperti halnya penguatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan banjir. Di seluruh desa di kecamatan yang punya potensi tinggi banjir, sudah terdapat personel BPBD Nunukan.

“Yang paling mendukung, kita sudah buat pos di Sebuku, bahkan ke depannya saya punya program akan buat pos di semua kecamatan yang punya potensi tinggi terdampak banjir sebagai kesiapsiagaan kita menghadapi bencana,” kata Amin ketika diwawancarai, Selasa (11/1).

Amin menjelaskan, sistem penanganan bencana BPBD Nunukan juga terintegrasi dengan Dinas Sosial (Dinsos). Alhasil, lumbung sosial sudah didirikan di Sembakung, khususnya di Desa Atap atau posko tempat penampungan logistik. Posisi lumbung sosial ini didirikan di daerah tinggi yang tidak dapat terjangkau oleh banjir. “Ya lumbung sosial ada kok di Desa Atap, selama ini, tempat itulah yang kita gunakan,” tambah Amin.

Dilanjutkan Amin, dalam penanganan banjir di Lumbis dan Sembakung untuk jangka pendek lainnya, tak sedikit program dikeluarkan bahkan sejak tahun 2016, Pemkab Nunukan sudah pernah mendapatkan bantuan dari BNPB untuk pembuatan siring dengan anggaran sebesar Rp 18 miliar. Setidaknya sudah ada 12 titik termasuk di daerah Desa Binter, Kecamatan Lumbis Ogong termasuk siring-siring di Kecamatan Lumbis Pansiangan.

Sementara untuk jangka panjangnya, Pemkab Nunukan sudah sering kali menyuarakan persoalan banjir tersebut baik ke Pemerintah Provinsi Kaltara bahkan ke pusat, apalagi persoalan banjir di Lumbis dan Sembakung punya ketergantungan dengan negara tetangga Malaysia, termasuk pembicaraan diplomatik di pertemuan Sosek Malindo yang sering disampaikan pemerintah.  “Artinya, sungai kita ini kan hulunya di Malaysia, jadi memang peran kedua negara perlu kita optimalkan dalam penanganan ini. Kalau hanya daerah yang menangani, akan sulit,” kata Amin.

“Tentunya kita harapkan pemerintah pusat harus benar-benar memperhatikan permasalahan ini, karena persoalan banjir ini sudah di tingkat nasional. Mudah-mudahan dengan datangkan menteri sosial kemarin, ada tekanan ke Presiden bagaimana penanganan dan solusinya,” tambahnya mengakhiri. (raw/lim)

 

 

Editor: anggri-Radar Tarakan

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X