MALINAU - Sebelum pergantian tahun kemarin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji penyetaraan jabatan pengawas eselon IV ke dalam jabatan fungsional. Namun, diketahui sejumlah ASN tidak berada di tempat saat acara pelantikan, Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa pun meminta Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Malinau untuk menelusuri keberadaan ASN yang tidak hadir.
Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa mengatakan, terdapat 271 jabatan di lingkungan Pemkab Malinau pengawas eselon IV yang diserahkan ke jabatan fungsional. Pelantikan tersebut telah sesuai dengan validasi dan persetujuan yang dikeluarkan oleh Kemendagri pada 9 Desember 2021 lalu.
"Tahap pertama yang mendapat persetujuan sebanyak 20 jabatan yang diserahkan ke jabatan fungsional. Namun yang dilantik hanya 19 jabatan karena seorang ASN yang menduduki 1 jabatan meninggal dunia," kata Wempi.
Ia menambahkan untuk sisanya yakni sebanyak 251 jabatan akan dilakukan penyetaraan tahap kedua dalam waktu dekat. Berdasarkan laporan dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kepada dirinya, terdapat sejumlah ASN yang akan dilantik tidak ada di wilayah Kabupaten Malinau.
"Saya sudah sampaikan kepada sekretaris daerah dan para Kepala OPD untuk menelusuri keberadaan sejumlah ASN yang seharusnya dilantik hari ini, namun tidak berada di tempat," tegas Wempi.
Wempi menegaskan berdasarkan instruksi pemerintah pusat, bahwa pegawai negeri tidak diizinkan untuk cuti atau keluar dari wilayah pengabdiannya masing-masing. Oleh sebab itu, ia meminta kepada para kepala OPD untuk turut membantu menelusuri para ASN yang seharusnya dilantik namun tidak menghadiri pelantikan yang digelar oleh Pemkab Malinau.
Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, harus dilaksanakan sesuai dengan perintah dan amanat peraturan perundang-undangan.
Wempi berpesan kepada ASN yang sudah dilantik agar tetap semangat melaksanakan tugas pada jabatan fungsionalnya sebagai seorang abdi negara yang siap bekerja tanpa pamrih agar terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera didukung pemerintah yang profesional. Hal ini sesuai dengan misi daerah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
"Misi daerah ini secara umum berupaya untuk menciptakan kondisi masyarakat Malinau yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas dan produktif serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian untuk mampu bekerja, maupun berusaha, memiliki daya saing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan profesi masyarakat agar memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi persaingan dan dinamika yang semakin komplek di era globalisasi ini," jelasnya
Dalam mewujudkan misi ke empat yakni mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, nenurut Wempi, misi ini merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan ditetapkan dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Malinau. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja yang berorentasi pada hasil (outcome), serta diperkuat dengan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu yang dilakukan secara profesional agar anggaran yang diproyeksi dan tetapkan semakin efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Malinau. (*/hai/eza)
