Bupati Harap Daerah Dilibatkan Bahas Investasi

- Selasa, 21 Desember 2021 | 15:06 WIB
Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa./HADI ARIS ISKANDAR/RADAR TARAKAN
Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa./HADI ARIS ISKANDAR/RADAR TARAKAN

MALINAU - Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) telah merilis kinerja realisasi investasi kabupaten/kota di Indonesia pada triwulan II 2021. Realisasi investasi di Kabupaten Malinau senilai Rp 374 miliar dari April hingga Juni lalu.

Sebanyak Rp 320 miliar untuk kategori penanaman modal asing. Para investor dari negara tetangga yakni Malaysia diketahui mendominasi dalam menanamkan modalnya. Para investor asing tersebut banyak melirik sektor bisnis listrik, gas dan air. 

Sementara sisa dari jumlah realisasi investasi merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri. Seniali Rp 54 miliar para investor dalan negeri juga menanamkan modalnya ke sektor bisnis listrik, gas dan air. 

Bupati Wempi Wellem Mawa berharap adanya kebijakan untuk memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerima investor. Lantaran Kabupaten Malinau memiliki sumber daya alam yang cukup besar sehingga terbukanya peluang untuk para investor.

"Kita berharap adanya kemudahan dalam investasi itu. Berharap adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk sama-sama mempunyai keterlibatan sehingga para investor nantinya tidak hanya menggaruk sumber daya alam Malinau saja," kata Wempi Wellem Mawa

Ia menambahkan mekanisme penerimaan investasi itu seluruhnya di kementerian. Ditakutkan ketika ke depannya terjadi permasalahan di daerah apalagi yang berhubungan dengan masyarakat akan melibatkan pemerintah daerah. "Harapan kita yah itu tadi. Dalam pembahasan investasi ke daerah, ada ruang yang diberikan untuk pemerintah daerah," tambahnya

Selain itu, alasan pemerintah daerah diberikan ruang untuk ikut pembahasan investasi agar para investor yang masuk memiliki peran penting memberikan dampak positif untuk daerah. Para investor harus mengakomodir daerah bukan menjadikan daerah penonton, khususnya bagi masyarakat lokal.

Dalam hal ini, Wempi meminta agar pemerintah pusat dan daerah harus sinkron terhadap pengambilan kebijakan menerima peluang investasi. Daerah yang punya sumber daya alam harusnya diberi kewenangan sendiri untuk memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Salah satunya, menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal. (*/hai/eza)

 

 

 

Editor: anggri-Radar Tarakan

Rekomendasi

Terkini

Pemkab Nunukan Buka 1.300 Formasi untuk Calon ASN

Kamis, 18 April 2024 | 12:44 WIB

Angka Pelanggaran Lalu Lintas di Tarakan Meningkat

Kamis, 18 April 2024 | 11:10 WIB
X