TANJUNG SELOR - Sekretariat SDGs Prov. Kalimantan Utara bekerja sama dengan SDGs Center Universitas Kaltara dan GIZ menggelar sosialisasi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) pada senin (13/12).
Non State Actor (NSA) yang hadir dalam kegiatan ini perwakilan Akademisi, Pelaku Usaha, Ormas dan Filantropi yang secara langsung dan tidak langsung berkontribusi untuk pembangunan Kalimantan Utara.
Ada kegiatan ini diisi tiga pembicara, Ir. Frederic Ellia Gungkang, MA selaku Konsultan GIZ, Pelmi Sulta, ST., MM perwakilan Sekertariat SDGs Prov. Kaltara dan Dr. Siti Aisyah, MSi selaku kepala SDGs Center Universitas Kaltara.
Dr. Siti Aisyah, MSi mengatakan tujuan diselenggarakan kegiatan ini guna mengenalkan SDGs/TPB pada Non State Actor (NSA) dan masing-masing NSA dapat mengekspose rencana aksi yang selaras dengan Sustainable Development Goals/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB).
Lanjutnya, sayangnya kegiatan non pemerintah tidak terekspos karena tidak ada wadah bagi pelaku (aktor) TPB ini diantaranya Non Pemerintah (NSA). Karena itulah, pihaknya membuat kegiatan supaya para pihak non pemerintah itu bisa menyampaikan rencana aksinya.
“Saya yakin pasti mereka sudah sudah melaksanakan, cuman belum terekspos di rencana aksi daerah ini,” ujarnya.
Siti pun berharap melalui kegiatan tersebut mereka bisa mengumpulkan semua rencana aksi mereka dalam matriks –matriks yang sudah disediakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang nantinya akan dicantumkan dalam rencana aksi daerah.
“Perlu diketahui SDGS ini merupakan program di bawah naungan Bappenas dan program ini tidak hanya di Indonesia melainkan mendunia,” ungkapnya.
Melalui adanya kegiatan ini masing-masing ada target dan indicator, kegiatan ini juga untuk mengumpulkan para aktor non pemerintah untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan perencanaan yang berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kaltara di tahun 2022 hingga 2026.
Lanjutnya, para NSA yang hadir sangat antusias dilibatkan pemerintah hingga mereka berpikir tidak hanya pemerintah saja yang membangun Kaltara tapi non pemerintah juga ikut membangun.
Yang menjalankan 17 tujuan program SDGS ini salah satunya dari dunia pendidikan terbukti dengan banyaknya yayasan yang sudah membangun sekolah dan bahkan mereka sudah mengangkat masyarakat kecil yang rentan yang tidak mampu akhirnya bisa bersekolah gratis.
“Itu masuk dalam tujuan keempat dari program SDGS,” ungkapnya.
Dengan terselengaranya kegiatan ini, ia berharap dari non pemerintah ini bisa mengumpulkan semua kegiatan mereka mulai tahun 2022 hingga 2026, sehingga pemerintah bisa menyusun RAD dengan baik karena RAD akan dikumpulkan ke Bappenas.
Konsultasi GIZ Kaltara Frederick Elia Gunkang,M.A menambahkan dirinya sangat mendukung kegiatan ini karena sangat positif, karena teman-teman dari non pemerintah sangat merasa dihargai dan diapresiasi untuk mengikuti kegiatan tersebut.
