TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan bakal mengevaluasi manajemen Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, Tanjung Selor. Evaluasi itu dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang belum maksimal.
Bahkan, pelayanan kesehatan menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan. Pemerintah diminta untuk tegas membenahi persoalan tersebut. Menanggapi hal itu, Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan bahwa penyampaian pendapat yang disampaikan anggota DPRD itu bukan mengada-ngada. Tetapi, sesuatu hal yang disampaikan masyarakat melalui wakil rakyat. “Jadi, hal ini menjadi bagian yang harus diperbaiki ke depan. Kita ingin layanan dasar ini bisa berjalan secara maksimal,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (1/12).
Dalam hal ini, Pemkab Bulungan juga menyatakan akan mengevaluasi kinerja manajemen RSD. Menurutnya, dari sisi kesejahteraan dinilai sudah sangat cukup. Seharunya, hal ini bisa dibarengi dengan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. “Tetapi, faktanya sekarang ini masih terkesan setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau berjalan maksimal saya yakin tidak ada keluhan dari masyarakat,” ungkapnya.
Untuk memaksimalkan pelayanan, tentunya hal ini menjadi tugas Direktur Utama (Dirut) RSD dr. H. Soemarno Sosroatdmojo bagaimana menginventarisasi dan menata ulang terhadap konsep layanan yang diberikan. “Anggota dewan sudah menyuarakan. Kalau memang tidak sanggup lebih baik diganti. Tentunya, hal ini bukan hanya masukan bagi rumah sakit, tetapi juga masukan buat saya selaku Bupati Bulungan,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Bulungan, Tasa Gung mengaku sudah banyak menerima laporan dari masyarakat. Bahkan, dirinya mengaku sudah melihat secara langsung buruknya pelayanan kesehatan di RSD. “Kita sudah melihat langsung. Teta pelayanan di sana (RSD) belum maksimal,” ungkapnya.
Ia menilai sesuai motto RSD mengedepankan keselamatan pasien. Tetapi, fakta di lapangan tidak seperti itu. “Sebenarnya, persoalan ini sudah beberapa kali kita sampaikan kepada manajemen rumah sakit. Tetapi, sampai saat ini tidak ada perubahan,” bebernya.
Karena itu, legislatif berharap kepada pemerintah untuk bersikap tegas bagaimana merubah sistem di RSD agar bisa lebih maksimal dinikmati masyarakat. “Kalau memang Dirut tidak sanggup. Iya, diganti saja. Memangnya, tidak ada yang lebih dari yang ada sekarang ini. Jadi, harapan saya sebagai anggota DPRD. Diganti saja,” bebernya.
Diberikan sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) RSD dr. H. Soemarno Sosroatdmojo Tanjung Selor, Surya Tan mengakui bahwa RSD belum memberikan layanan persalinan yang optimal kepada ibu yang melakukan persalinan. Hal itu disebabkan kondisi ruangan yang masih terbatas. “Soal itu (persalinan) kita akui belum maksimal. Tetapi, hal ini hanya persoalan ketersediaan ruangan saja. Untuk layanan medisnya sudah kita lakukan dengan maksimal,” ujarnya.
Dikatakannya, saat ini beberapa fasilitas rumah sakit sedang dibangun seperti gedung baru sehingga dapat mengurangi masalah minimnya ruangan di RSD. “Kalau terkait adanya keinginan anggota dewan yang meminta agar saya (Dirut) diganti, saya serahkan sepenuhnya kepada pak Bupati,” bebernya. (*/jai/eza)
