MANAGED BY:
KAMIS
29 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 02 Desember 2021 15:07
Tunjangan Rendah Badan Permusyawaratan Desa Rendah, Regulasi Akan Diubah
PENYESUAIAN TUNJANGAN: Besaran tunjangan BPD tidak sebanding dengan penghasilan kades, Pemkab Bulungan pun akan melakukan perubahan regulasi./PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Bulungan belum sepenuhnya sejahtera. Sebab, besaran tunjangan yang diterima jauh lebih rendah dibandingkan penghasilan kepala desa (kades).

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Bulungan Nomor 5 Tahun 2017. Standar besaran penghasilan kades ditetapkan sebesar Rp 3.750.000 per bulan. Sementara, tunjangan Ketua BPD hanya Rp 800.000 per bulan. “Jadi, sangat tidak sebanding dengan penghasilan tetap kepala desa,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (1/11).

Karena itu, Pemkab Bulungan berkomitmen dan memohon dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan agar hal ini menjadi perhatian bersama. “Biar bagaimanapun kepala desa tidak bisa berjalan sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan desa (pemdes). Harus tetap bersinergi dengan mitra strategis. Yakni, Badan Permusyawaratan Desa,” ungkapnya.

Ke depan, kesejahteraan harus menjadi bahan evaluasi sehingga ada keseimbangan antar besaran penghasilan. “Jikapun besaran tunjangan yang diterima BPD tidak bisa sama dengan kepala desa minimal ada kelayakan dari besaran nilai yang diterima. Bayangkan saja Ketua Badan Permusyawaratan Desa hanya menerima tunjangan sebesar Rp 800 ribu per bulan. Sedangkan Kades sebesar Rp 3.750.000,” bebernya.

Dalam hal ini, dirinya meminta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bulungan untuk menyusun regulasi terkait kesejahteraan BPD.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan dan Desa (Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulungan, Normansyah saat dikonfirmasi menyatakan bahwa saat ini DPMD tengah menyusun regulasi terkait perubahan Perbup Nomor 5 Tahun 2017. “Sekarang ini sedang kita proses. Perubahan regulasi ini akan mengatur terkait penambahan tunjangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bulungan,” ungkapnya.

Dalam perubahan regulasi ini dipastikan ada kenaikan. Namun, untuk besaran yang akan diterima BPD, dirinya mengaku belum dapat memastikan secara pasti. “Untuk menentukan besaran tunjangan ini ada rumusnya. Penambahan tunjangan ini erat kaitannya dengan operasional pemerintahan desa,” ungkapnya.

Jika sudah ada besaran yang ditetapkan selanjutnya akan dilihat lagi dampaknya. Sebab, jika nominal dinaikkan pasti akan ada dampak. Salah satunya, operasional Pemdes dan BPD. “Ada yang dipangkas. Jadi, dampaknya seperti itu,” jelasnya. (*/jai/eza)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 29 September 2022 11:03

Ditumbuhi Tanaman Air, Sungai Selor Buntu Parah

Kondisi Sungai Selor dan drainase dalam kota di Tanjung Selor,…

Kamis, 29 September 2022 11:01

Pemprov Kaltara Bakal Buka 400 Formasi untuk PPPK

 Tahun ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) diberikan 400-an…

Rabu, 28 September 2022 10:04

Pendataan Non-ASN Tak Ada Kaitan dengan PPPK

 Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan bahwa pendataan…

Selasa, 27 September 2022 12:32

BPN Bulungan Target 9.443 Bidang Tanah Daftar di PSTL

TANJUNG SELOR - Badan Pertanahanan Nasional (BPN) Bulungan menargetkan 9.443…

Selasa, 27 September 2022 12:30

Stok Tersedia dan Terjangkau, Pemkab Bulungan Klaim Inflasi Bisa Dikendalikan

TANJUNG SELOR - Pemkab Bulungan mengklaim angka inflasi di Bumi…

Selasa, 27 September 2022 12:30

Parpol di Kaltara Mulai Susun Strategi

TANJUNG SELOR - Sejumlah partai politik (parpol) sudah mempersiapkan diri…

Selasa, 27 September 2022 12:29

Lantik 39 Pejabat, Ini Pesan Gubernur Kaltara

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal…

Selasa, 27 September 2022 12:28

Gubernur Kaltara Dukung Instruksi Penggunaan Kendaraan Listrik

TANJUNG SELOR - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden dan…

Selasa, 27 September 2022 11:35

Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Kaltara, Ditreskrimsus Kejar Bukti Transaksional

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku…

Senin, 26 September 2022 15:14

Untuk Transportasi Air di Kaltara, Kebutuhan BBM 72 Ton per Hari

Bahan bakar minyak (BBM) menjadi hal wajib yang harus terpenuhi…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers