MANAGED BY:
SENIN
06 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 26 November 2021 09:49
Ratusan Buruh ‘Seruduk’ Kantor DPRD dan Gubernur

Tolak PP 36/2021 dan Upah Murah

ORASI: Tampak perwakilan buruh dan mahasiswa unjuk rasa di dua lokasi berbeda, yakni di depan Gedung DPRD Kaltara dan Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (25/11)./RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Buruh yang tergabung di dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Federasi Buruh Indonesia (FBI) bersama mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Kamis (25/11) sekira pukul 09.30 Wita.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan salah satunya adalah menuntut penolakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan upah murah serta mengharapkan berdirinya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di provinsi termuda di Indonesia ini.

Berdasarkan pantauan pewarta di lokasi, unjuk rasa itu pertama dilakukan di depan Gedung DPRD Kaltara. Para buruh dan mahasiswa silih berganti berorasi secara lantang tentang maksud dan tujuan mereka beraksi. Selain itu, buruh dan mahasiswa ini pun meminta para wakil rakyat untuk menemui mereka secara langsung.

Hanya, dikarenakan wakil rakyat tengah menjalankan sosialisasi peraturan perundang–undangan mulai 22 – 27 November ini, sehingga seluruh anggota DPRD Kaltara tak dapat menemui mereka saat itu juga. Buruh dan mahasiswa pun merasa kecewa sekalipun memahami tentang situasi dan kondisi yang ada. Hingga pada akhirnya salah satu perwakilan dari sekretariat dewan menemui dan memberikan penjelasan lebih jauh ke mereka.

Sebagai titik temunya saat itu mereka menyampaikan dokumen yang nantinya diharapkan menjadi perhatian penuh para wakil rakyat itu. Isi dokumen itu tertuang Nomor: A.024/KORWIL-KSBSI/KALTARA/XI/2021 perihal permohonan pengabulan pengujian formil UU Cipta Kerja. Di dalamnya terdapat setidaknya empat hal yang menjadi harapan para buruh ini untuk ditindaklanjuti para anggota dewan yang terhormat itu.

Selanjutnya, aksi unjuk rasa itu berlanjut atau long march di Pemprov Kaltara, tepatnya di Kantor Gubernur Kaltara. Mereka dengan segala atributnya seperti bendera dan lainnya saat itu menuju ke kantor Gubernur. Atau di tempat aksi unjuk rasa kedua itu. Di dalam orasinya itu pun tercatat sebanyak lima hal yang mereka utarakan secara lantang.

Pertama, yaitu mendesak Gubernur Kaltara membuat surat dukungan pencabutan dan pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, mendesak Gubernur Kaltara menghadirkan PHI di Provinsi Kaltara. Lalu, ketiga mendesak Gubernur Kalimantan Utara mengeluarkan instruksi ke semua perusahaan di wilayah Kaltara agar menerapkan struktur skala upah. Keempat, diharapkan bahwa keluarkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Terakhir, keluarkan Perpu pemberlakuan kembali pasal-pasal dalam UU 13 Tahun 2003 yang dicabut dan diubah menjadi UU Ciker.

Mendengar segala aspirasi yang disampaikan oleh para buruh dan mahasiwa, Gubernur Kaltara, Drs. Zainal A. Paliwang, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Suriansyah saat itu secara langsung mengarahkan perwakilan dari massa aksi untuk dapat memasuki Kantor Gubernur Kaltara. Tujuannya, agar apa yang disampaikan mereka dapat diketahui lebih jauh.

Dengan didampingi aparat keamanan, proses diskusi bersama perwakilan buruh dan mahasiswa berjalan dengan lancar. Hingga terdapat beberapa kesepakatan yang nantinya dapat ditindaklanjuti dari pemerintah. Termasuk, dengan menginstruksikan Disnakertrans Kaltara sebagai OPD teknis agar dapat segera bergerak dan berbenah agar lebih baik ke depannya.

Adapun, kesepakatan yang dimaksud itu adalah Pemprov Kaltara akan menyikapi dari aspirasi yang disampaikan para buruh dan mahasiswa sesuai dengan regulasi yang ada. Hal ini sebagaimana disampaikan H. Suriansyah. Selain itu, pihaknya tetap berkomitmen soal kehadiran PHI di Kaltara. Lalu, menginstruksikan dan mewajibkan perusahaan untuk menerapkan struktur skala upah sesuai yang berlaku mulai Januari 2022 nanti.

Di tempat yang sama, Kepala Disnakertrans Kaltara, Haerumuddin saat dikonfirmasi pewarta menyampaikan bahwa pihaknya dalam hal ini siap menindaklanjuti dari arahan Sekprov Kaltara. Yaitu bagaimana ke depan untuk lebih berbenah ke arah yang lebih baik. Mengingat, memang dirinya sendiri masih baru menjabat di Disnakertrans Kaltara.

“Termasuk, di sini kita hargai semua aspirasi masyaraka. Dan dapat dilihat bersama kita terima mereka secara terbuka,” ungkapnya saat ditemui usai aksi unjuk rasa berakhir.

Bahkan, dari adanya beberapa tuntutan dan salah satunya PHI hadir di Kaltara. Pihaknya tentu akan menindaklanjuti sebagaimana kesepakatan bersama yang dibacakannya saat itu dihadapan para buruh dan mahasiswa. “Ya, kita tindaklanjuti sesuai koridor yang ada. Kita pun sepakat dengan pihak mereka untuk bersama–sama mengawal semua tuntutan yang mereka lontarkan itu,” tutupnya.

Sementara, Ketua Korwil KSBSI Kaltara, Musa Bilung mengatakan, alasan dilakukannya unjuk rasa ini dan memperjuangkan PHI hadir dikarenakan di daerah ini bahwa banyak perkara yang tak dapat diselesaikan. Alasannya, karena memang tidak adanya PHI di provinsi paling bungsu ini. “Selain itu, hal lainnya adalah dari segi pengawasan tenaga kerja di Kaltara sangat minim. Itulah mengapa kami meminta pemerintah segera menindaklanjuti,” ujarnya.

“Misal dengan memberikan anggaran dan mendorong dinas teknis melatih dan mengutus stafnya secara khusus menjadi pengawas tenaga kerja,” sambungnya.

Tak hanya itu, hal lainnya juga adalah moderator. Menurutnya, hampir di semua dinas, moderator sangat dibutuhkan peranannya tetapi tidak ada. Padahal, moderator ini jelas bisa menjadikan perantara antara masalah buruh dan perusahaan. Oleh karenanya, dengan aksi turun ke jalan ini adalah bukti keseriusan dari permasalahan tersebut.

“Apabila kami di PHP-in lagi. Maka, kami akan menurunkan massa jauh lebih banyak lagi. Intinya segala putusan yang ada itu akan kami pantau,” tegasnya. (dni/eza)

 

 


BACA JUGA

Senin, 06 Desember 2021 12:07

Ribuan Formasi PPPK Guru Belum Terisi

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi tahap dua pegawai pemerintah dengan…

Senin, 06 Desember 2021 12:07

Tak Ada Temuan Klaster Sekolah di Kaltara

TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan…

Senin, 06 Desember 2021 12:06

Potensi Lahan Pertanian Belum Tergarap Maksimal

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan terus mendorong peningkatan produksi pertanian.…

Senin, 06 Desember 2021 12:05

Vaksinasi Covid-19 Terus Digenjot

TANJUNG SELOR - Realisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kalimantan Utara…

Jumat, 03 Desember 2021 18:42

Sekwan: Sebelum Ada Pelantikan, Norhayati Masih Ketua DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR - Pergantian Norhayati Andris sebagai Ketua DPRD Kaltara…

Jumat, 03 Desember 2021 07:58

Begini Tanggapan Norhayati Andris Setelah Dicopot Dari Kursi Ketua DPRD Kaltara

Tanjung Selor - Menanggapi kabar terkait surat pencopotan dirinya sebagai…

Jumat, 03 Desember 2021 07:17

Abaikan Tiga Pilar Partai, Ketua DPRD Kaltara Dicopot 

TANJUNG SELOR – Mulai 29 November 2021 Norhayati Andris tidak…

Kamis, 02 Desember 2021 15:13

Banyak Keluhan dari Masyarakat Bulungan, Manajemen RSD Bakal Dievaluasi

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan bakal mengevaluasi manajemen Rumah Sakit…

Kamis, 02 Desember 2021 15:12

ATR/72 Kembali Mendarat di Ibu Kota Kaltara, Tahap Awal Minimal 30 Seat Terisi

TANJUNG SELOR – Setelah sempat setop beroperasi akibat dampak pandemi…

Kamis, 02 Desember 2021 15:10

Hadehhh...!! Amdal Pembangunan KIPI Belum Siap

TANJUNG SELOR – Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) menjadi salah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers