MANAGED BY:
SENIN
06 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 24 November 2021 14:51
3 Anak Penganut Saksi Yehowa Tak Naik Kelas 3 Tahun, Dicurigai Motif Lain, Bukan Intoleransi
GUGAT SEKOLAH: Ayub Tumbonat saat ditemui Radar Tarakan dikediamannya pada Selasa (23/11).FOTO: YEDIDAH/RADAR TARAKAN

TARAKAN - Kasus tiga siswa SDN 051 Tarakan yang tak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut masih dalam proses perundingan pemerintah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kaltara dan Komisi Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI). Pada pertemuan kemarin (23/11), orang tua anak maupun kuasa hukumnya tak hadir.

Pertemuan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan bersama LPMP Kaltara dan KPAI juga menghadirkan beberapa guru termasuk guru agama dan mantan kepala SDN 051 Tarakan. Sebelumnya pertemuan itu, dilakukan wawancara tatap muka guru agama yang bernama Debora Pademme' dan mantan Kepala SDN 051 Tarakan, Kamal selama satu jam lebih. Selama proses wawancara dilakukan, pihak-pihak yang tidak berkepentingan maupun yang dianggap tidak ikut dalam permasalahan tersebut dilarang ikut berunding. Kepala LPMP Kaltara, Dr. Jarwoko mengungkapkan bahwa tugas pertama pendidikan antara orang tua dan guru ialah mengabdi untuk kepentingan peserta didik, sehingga dalam hal ini orang tua maupun guru harus bekerja sama dalam memikirkan kepentingan peserta didik. “Sekolah diikat aturan, mungkin juga orang tua di sini memiliki sebuah keyakian. Disini ada anak kita yang masih punya masa depan panjang dengan tujuan agar ke depannya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Anak kita 3 tahun berturut-turut tidak naik, mari kita berpikir apakah ada solusi alternatif bahwa anak ini tetap mendapatkan pendidikan yang baik tanpa dipersyaratkan keputusan pengadilan?” ungkap Jarwoko, Selasa (23/11).

Ia juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya tidak ada anak yang nakal, namun anak menjadi nakal karena menjadi korban persoalan lingkungan. Menyoal permasalahan tiga anak tersebut, dikatakan Jarwoko pemerintah saat ini menyiapkan 6 mata pelajaran agama, namun bukan berarti pemerintah menghalangi penganut kepercayaan di luar 6 tersebut. Jika masyarakat membutuhkan, pemerintah hadir untuk menyediakan.

“Tapi kalau kebutuhan masyarakat di luar itu kami belum bisa menyediakan, dengan kata lain pemerintah baru menyediakan 6 kurikulum agama, maksudnya cabang yang berbeda jika bisa diakomodir memilih salah satunya boleh, tapi faktanya banyak yang berbeda tapi ada yang akomodatif yang bertahan dengan keyakinan dan tidak mau. Kalau ternyata ada yang punya keyakinan berbeda dan tidak terakomodir dari yang disediakan pemerintah, maka ada jalan keluar yang tidak diatur secara jelas karena tidak tersedia kurikulum yang disediakan pemerintah,” beber Jarwoko.

Akhirnya, Jarwoko memilih untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada Kemendikbudristek mengenai peluang siswa tersebut diserahkan kepada komunitas keagamaan terkait pembelajaran dan nilai agama. Sebab dalam hal ini negara hanya mampu melindungi dan memberikan ketersediaan hidup.

“Dalam hal ini sekolah atau Disdik mengajukan surat ke Kementerian melalui Ditjen Dikdasmen yang mengatur soal NPSK bagian dari standar isi pada mata pelajaran agama. Janga sampai anak-anak harus mengulang hal yang seharusnya tidak perlu diulang. Yang bermasalah ini dinilai agama, maka nilai agama ini akan dimintakan pada komunitasnya. Lalu Ditjen menjawab sebaiknya diserahkan saja ke komunitas untuk pelajaran agama biar tidak menjadi beban, jangan sampai anak-anak mandek menunggu sengketa. Tapi ini tidak bisa menjadi jaminan semua bisa berpendapat, solusi itu bisa dijalankan kalau kedua belah pihak mau menerima,” ucapnya.

Komisioner KPAI, Retno Listyarti, M.Si, menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Atas permasalahan tersebut, Retno mengatakan bahwa pihaknya tidak menganggap pengadu 100 persen benar, sebab pihaknya datang untuk melakukan konfirmasi dan mencari jalan keluar demi kepentingan anak-anak. “Kami sudah bertemu dengan kuasa hukum, orang tua dan anak-anak untuk berbicara. Orang tua dan siswa ini hanya ingin naik kelas dan ganti kelas dengan suasana yang baru. Itu saja,” ungkap.

KPAI dalam hal ini berkonsentrasi pada anak. Sebab itu pihaknya ingin perlindungan masa depan terhadap anak. Pemerintah dalam hal pendidikan berkewajiban memberi dukungan 9 tahun pendidikan terhadap anak. Hanya ketiga anak tersebut secara psikologi kehilangan selera belajar. “Bayangkan selama 3 tahun berturut-turut mereka menjabat, tidak ada kesulitan belajar karena diulang-ulang pembelajarannya. Kami dapat informasi bahwa terjadi gugatan kembali, ini pilihan terakhir. Kami akan meminta kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan gugatan, mari hentikan semua ini dan menghormati semua perbedaan. Anak tidak bisa memilih agama selama belum berusia 18 tahun, jadi jangan beri tekanan, kitalah yang harus memahami,” ucapnya.

Usai pembahasan tersebut, Jarwoko menjelaskan bahwa pada prinsipnya pihaknya mendahulukan kepentingan peserta didik dengan upaya agar dapat naik kelas. “Jadi posisi sekarang, misalnya yang kelas 5 naik menjadi kelas 6. Nanti ada ketentuan misalnya nilai yang kurang harus diperbaiki, jadi ada ujian yang dikompromikan agar tidak bertentangan dengan kedua belah pihak,” bebernya.

Dalam hal ini siswa tersebut akan menjalani remidial atau yang biasa dikenal dengan ujian ulang. Nilai pengetahuan anak sudah baik, hanya nilai sikap serta keterampilan anak yang masih kurang dan menjadi tanggung jawab sekolah. “Dalam hal otoritas nilai, guru yang akan menilai. Agama di pengetahuannya baik,” katanya.

Jika diserahkan ke komunitas, dikatakan Jarwoko tidak serta merta menjadi kebijakan dinas. “Kalau menteri memenuhi kebutuhan pelayanan bagi pendidikan agama untuk anak-anak yang tidak dapat dilayangkan seperti yang disediakan Kemendikbudristek. Ini semestinya bukan kasus lokal, tapi kasus nasional, jadi memang apa pun kita harus mengakui hak-hak keyakinan ini urusan pribadi. Sebenarnya negara menyediakan pendidikan yang terbatas pada 6 agama, ini adalah upaya negara untuk memberikan pelayanan,” ujarnya.

Tegas dia, ini bukan intoleransi. Melainkan sekolah menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya. “Intoleransi itu orang tidak menerima 6 agama yang diakui itu. Justru kadang-kadang malah kita bisa terbalik kalau orang tidak menghargai pandangan orang lain. Sebenarnya dalam prinsip hidup kita bebas berbuat apa saja, tapi tidak bebas memenuhi konsekuensinya. Kalau tidak mau, ya itu konsekuensi, bukan intoleransi,” ujarnya.

Dijelaskan Jarwoko, dalam persengketaan kedua belah pihak harus menyepakati. Jika tidak, maka dapat melalui jalur pengadilan. “Kami tidak bisa memaksa seseorang untuk mengikuti. Kalau tidak bersepakat silakan berjalan terus. Semuanya bersyarat, kami sudah peduli terhadap anak, tapi ada orang yang punya hak atas anak itu (orang tua). Kalau tidak mau, maka orang tua akan menghadapi konsekuensinya. Ini belum inkrah, kalau keputusannya nanti bagaimana ya kita ikuti, meskipun sekarang ada keputusan darurat untuk menyelamatkan anak,” jelas Jarwoko.

Retno menimpali bahwa dalam mata pelajaran agama terdapat tiga hal yang dinilai, yakni praktik, pengetahuan dan sikap. Dalam hal ini siswa sudah memiliki nilai pengetahuan dan sikap yang baik. Sisanya akan diserahkan kepada guru. “Kami mengapresiasi kemajuan dari hari ini (kemarin, Red), meskipun besok (hari ini) baru difinalkan, tapi sudah mulai mengerucut. Sudah ada iktikad baik pemerintah. Kepentingan anak yamg jadi utama, dengan ini ada solusi. Tadi sempat dibicarakan bahwa ke depan nanti apakah pengetahuannya pada guru di sini, tapi praktik apakah memungkinkan dilakukan di tempat ibadah si anak,” ucapnya.

Nah, jika bisa memenuhi sesuai agama anak, maka guru yang agamanya sama dengan siswa walaupun bukan guru, dapat mengajar atau diserahkan ke komunitas masing-masing. “Kami belum bisa ngomong apa-apa, karena masih dibicarakan. Tapi ini belum menjadi aturan,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan, Drs. Tajuddin Tuwo mengatakan bahwa pihaknya bersama sekolah selalu memberikan solusi-solusi atas masalah yang dihadapi oleh anak. Sebab itu ia mempertanyakan soal pernyataan intoleransi yang sempat mencuat menyangkut permasalahan ketiga anak tersebut. “Intoleransinya di mana? Itu perlu dipertanyakan, kalau intoleran kita tidak carikan jalan keluar, tapi kan ini kita mau selesaikan dari dulu,” bebernya.

Disdik Tarakan menyikapi dengan baik hal-hal yang menyangkut pendidikan anak. Sebab hal ini pun menjadi tujuan orang tua murid.

Dalam kasus ini, kata dia, terdapat hal yang sengaja ingin dicapai. Sebab anak-anak yang menganut keyakinan yang sama dapat mengenyam dan melalukan aktivitas pendidikan dengan baik. “Ada hal yg ingin dicapai dari persoalan ini, buktinya kepala Saksi Yehuwa tidak pernah tidak naik kelas, karena mengikuti apa yg ada di sekolah,” ungkap Tajuddin.

Ia menuturkan bahwa guru di sekolah tak pantas disalahkan. Guru harus mengikuti bahan ajar sesuai kurikulum. “Jadi kalau keluar dari situ (kurikulum) juga takut guru ini,” tuturnya.

Sementara itu, mantan kepala SDN 051 Tarakan, Kamal menceritakan bahwa awalnya ketiga siswa ini mampu mengikuti pelajaran dan dapat naik kelas karena masih berada dalam agama Kristen. Namun sejak tahun 2017 ketiga anak berpindah agama menjadi Saksi Yehuwa. “Awalnya ada kegiatan KKR dari mahasiswa Kristen, jadi pihak sekolah memperbolehkan karena ada surat rekomendasi dari dinas kan. Pada saat itu mereka tidak mau ikut dan datanglah orang tuanya ke kami,” kenangnya.

Hasil pertemuan antara Kamal dan orang tua siswa yang bernama Ayub Tumbonat terungkaplah bahwa Ayub sekeluarga sudah tak lagi dalam ajaran agama Kristen. Ayub meminta agar tak memaksa anaknya untuk ikut kegiatan kekristenan. Keanehan kembali terjadi ketika ketiga anak tersebut mulai tak mau hormat bendera merah putih dan tak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. “Dari situ berpengaruhlah ke nilai kewarganegaraannya, ya PPKN. Kami langsung lakukan pembinaan juga memberikan pemahaman terhadap orang tuanya,” kisah Kamal.

Akhirnya bersama pihak sekolah pada waktu itu tetap berpedoman pada PP Nomor 17 Tahun 2010. Namun, tak diindahkan oleh orang tua dan akhirnya orang tua anak menggugat pihak sekolah ke PTUN. “PTUN bukan hanya sekali, namun sudah kedua kalinya. Kami sudah menawarkan mediasi untuk mengikuti pelajaran agamanya dulu, namun orang tua selalu bilang pikir-pikir dulu. Sampailah si anak tidak naik kelas,” jelasnya.

Kamal menambahkan bahwa pihaknya selalu berusaha agar ujung dari permasalahan ini ialah menyelamatkan si anak. Bahkan dalam hal ini, dikatakan Kamal orang tua siswa tersebut tidak mau mengikuti tata tertib sekolah yang salah satunya berdoa dan nyanyi kebangsaan. “Malah tidak mau, kata si anak akan mengganggu jiwanya jika menyanyikan lagu tersebut,” ungkap Kamal.

Kamal menyayangkan adanya gugatan kedua. “Memerintahkan kepala sekolah memberikan rapor yang tidak naik kelas, terus diganti dengan diberi nilai agama terus naik kelas. Kalau ini terjadi kami bisa dipidana karena memberi nilai tanpa proses, itu bohong,” ucapnya.

Guru mata pelajaran agama Kristen, Debora Pademme', S.Pd.K, mengungkapkan bahwa ia merupakan guru tetap agama di SDN 043 Tarakan, sedang di SDN 051 ia hanya sebagai guru pembantu. “Dulu, di sini (SDN 051) adalah cabang dari SDN 043 Tarakan, sehingga saya mengajar sana sini,” ungkap Debora.

Dalam mengajar, Debora menyesuaikan kurikulum dan buku ajar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ia memperlakukan sama setiap muridnya. “Kalau mereka tidak naik dua tahun yang lalu karena mereka tidak mengikuti pelajaran agama Kristen, sehingga nilai mereka kosong. Kalau mereka tidak mengikuti pendidikan lalu saya beri nilai, berarti saya berdosa dong. Masak tidak mengikuti pelajaran saya kasih nilai?” ucap Debora.

Menurut Debora, apa yang dilakukan sekolah dan tenaga pendidik telah sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. “Jadi kalau mengajar sesuai kurikulum Kristen, karena saya basic guru agama Kristen, apakah saya salah? Saya tidak menambah atau mengurangi buku ajar yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi sebagai abdi negara saya harus mengikuti peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan pemerintah,” jelasnya.

Debora mengungkap setelah berpindah agama, ketiga siswa tersebut tidak mau mengikuti pelajaran agama Kristen. “Kalau tidak mengikuti pelajaran, otomatis nilainya kosong. Ketika pengambilan nilai praktik setiap siswa saya, saya minta menyanyi lagu di buku ajar. Tapi ketika saya meminta ketiga anak ini, mereka tidak mau. Saat saya panggil orang tuanya, bapaknya bilang tolonglah anak saya jangan dipaksa menyanyi lagu yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Saya bilang, kami tidak memaksa,” katanya.

Kendati demikian, Debora mengatakan bahwa ini merupakan pengambilan nilai praktik siswa, bahkan Debora sempat menyatakan kepada orang tua agar praktik ini tetap dilakukan sebagai syarat nilai siswa. Namun orang tua tetap kekeh tidak mau.

Bahkan siswa tersebut memilih untuk menyanyikan lagu Saksi Yehuwa. “Sampai di situ saya diam dan menyerahkan nilai kepada sekolah. Dan naik kelas atau tidak, itu bukan wewenang saya, tapi semua Dewan Guru rapat dan memutuskan siapa siswa yang naik dan tidak naik. Saya sebagai guru agama tidak ada wewenang untuk menaikkan atau tidak menaikkan kelas. Karena itu bergantung dari rapat Dewan Guru yang ada di SDN 051,” tegas Debora.

“Saya hanya memberi nilai, keputusan naik atau tidak itu dari Dewan Guru yang ada disini,” tegasnya.

 

KETERANGAN KELUARGA

Radar Tarakan menemui keluarga Ayub Tumbonat yang tinggal di sebuah kawasan perkebunan di Jalan Sei Bengawan. Di rumah, Ayub bersama istri dan anaknya Maria. Namun, saat hendak dikonfirmasi, Ayub mengatakan bahwa segala hal yang berurusan dengan persoalan anaknya di sekolah harus atas persetujuan dari seseorang yang ditunjuknya sebagai juru bicara keluarga, bernama Mario. “Saya minta izin dulu ke pengacara saya, karena semuanya saya kasih ke pengacara,” ujarnya kemudian meminta kepada anaknya untuk menghubungi pengacara.

Dikatakan Ayub, seluruh permasalahan ini telah ia serahkan ke pengacara. Hal tersebut dikarenakan Ayub merasa dirinya tidak bisa menangani kasus ini sendiri sehingga membutuhkan bantuan hukum. “Kalau tidak pakai kuasa hukum, saya ngomong tidak ada yang mau dengar. Saya temui kepala sekolah yang baru karena dia panggil saya, tapi untuk membantu. Saya hanya ambil buku anak-anak kemarin, karena selama ini buku penjas itu tidak ada, jadi harus dibeli,” ujarnya.

Ayub menyatakan maaf karena tidak bisa berbicara banyak. Menyoal pembahasan, Ayub mengaku siap hadir jika diizinkan pengacaranya. Namun jika tidak, ia tidak akan mengikuti pertemuan tersebut. “Kalau ada apa-apa, harus diskusi dengan pengacara kami. Saya tidak bisa kasih tahu, karena pengacara kami sudah menyerahkan kepada KPAI, saya diminta tidak berbicara. Itu saja, saya minta maaf. Tiga anak saya lancar saja sekolah,” ucapnya.

Sebelum Radar Tarakan pamit, Ayub sempat menyambung komunikasi melalui telepon dengan kuasa hukumnya. Dikatakan Mario, persoalan ini seharusnya telah selesai. “Lagipula ini sedang diatasi KPAI dan Kemendikbud,” singkat Mario. (shy/lim)

 

 


BACA JUGA

Selasa, 01 September 2015 09:51

Pamitan, Budiman Sebut ‘Jas Merah’ dan ‘Semut Api’

<p>TANJUNG SELOR-Masa jabatan Budiman Arifin dan Liet Ingai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers