MANAGED BY:
SENIN
06 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 23 November 2021 09:56
Diduga karena Kepercayaan, Tiga Kakak Beradik Tak Naik Kelas
int

TARAKAN - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap adanya dugaan diskriminasi di SDN 051 Tarakan. Dugaan diskriminasi tersebut lantaran tiga siswa kakak beradik yang menganut kepercayaan Saksi Yehuwa tidak naik kelas 3 tahun berturut-turut.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tarakan, Muhammad Haris menyampaikan jika pihaknya menduga kasus ini memiliki hubungan terhadap kasus penolakan penghormatan bendera oleh siswa beberapa waktu lalu. Kata dia, harusnya itu tak menjadi alasan yang mengakibatkan tiga anak tersebut tak naik kelas.

"Saya pikir ini ada hubungannya dengan kasus penolakan penghormatan bendera merah putih beberapa tahun lalu. Sebenarnya kasus ini sudah sejak 2019 dan sudah sampai ke PTUN, memang kasus ini cukup dilematis. Kesbangpol juga memiliki tim Pakem, kondisi terakhir kami belum mendengar persoalan ini (tidak naik kelas)," ujarnya, Senin (22/11).

Kesbangpol memiliki tanggung jawab moril dalam menangani persoalan ini. Namun, terkait hak anak dalam belajar menurutnya hal itu tetap harus berjalan. Mengingat semua anak dan warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak.

 

"Secara moril kami memiliki tanggung jawab,  prosesnya juga masih berjalan. Tapi dengan adanya kabar siswa ini sampai tidak naik kelas 3 tahun berturut-turut kami pikir ini merupakan ranah Disdikbud Tarakan atau Dinas Perlindungan Anak karena ini sudah menyangkut hak anak mendapatkan pendidikan yang layak," tuturnya.

 

KPAI DI TARAKAN

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertandang ke Tarakan pada Rabu (23/11) hari ini. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Drs. Tajuddin Tuwo. "Iya datang besok (hari ini, Red)," ungkapnya.

Kendati demikian, Taju enggan memberi komentar lebih terkait perkara tersebut, ia akan berbicara ketika KPAI telah berkunjung ke Tarakan. "Besok (hari ini) saja sekalian ya?" singkatnya.

Sementara itu, salah satu saksi ahli atas persidangan kasus 3 orang siswa tersebut, Fanny Sumajouw, S.Psi, PSI, mempertanyakan perihal persoalan yang baru mengemuka hingga dilirik KPAI. Menurutnya, persoalan terhadap 3 anak tersebut, sudah berjalan sejak beberapa bulan terakhir.

"Tidak ada pembelaan apa pun, saya hanya ingin menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi atas 3 orang siswa yang sebenarnya merupakan kakak beradik dan tidak naik kelas selama 3 tahun berturut-turut hingga menjadi sorotan," beber psikolog asal Kaltara ini.

Dikatakan Fanny, dirinya merupakan seorang pendamping saksi ahli hingga tahap persidangan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Dikisahkan, bahwa kasus ini terbilang lama.

Diketahui,  orang tua dan keluarga 3 orang siswa ini didampingi kuasa hukum. "Tapi di sini kami tidak membicarakan tentang agama atau aliran yang dianut oleh ketiga anak. Namun pelajaran yang diberikan kepada anak-anak apakah sudah sesuai dengan rasa nasionalisme yang ditanamkan, termasuk penghargaan terhadap NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kita harus membedakan antara menghormati, menghargai, memuja dan  memuji. Tapi saat kami mengurusi kasus ini, diinformasikan oleh pihak sekolah bahwa anak-anak itu tidak mau mengikuti pelajaran agama Kristen. Ini yang saya dengar dari guru agama, pembina agama dan kepsek yang memberi keterangan," beber Fanny.

Lanjut Fanny, ketiga siswa ini tidak mau melakukan hormat kepada bendera saat upacara. Bahkan cenderung tidak mengikuti upacara dan tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya karena dianggap menyembah. Selain itu tidak boleh memberikan penghormatan kepada apa pun dan dalam bentuk apa pun, kecuali Tuhan.

“Ini artinya kan sudah beda yaah. Harusnya diberi pemahaman bahwa kita sebagai anak bangsa, harus cinta dan menghargai NKRI, dengan cara menumbuhkan rasa nasionalisme sejak dini. Tetapi beribadah dan memuji Tuhan itu adalah hal yang berbeda dari cinta NKRI. Di sini bisa ditegaskan perbedaannya. Itu merupakan tanggung jawab serta kewajiban orang tua untuk menanamkan sejak dini kepada anak-anak selain di bangku sekolah. Kita bayangkan saja, anak-anak yang tidak mau menerima pelajaran agama di sekolahnya, lalu minta nilai agama, apa bisa dikasih nilai? Lalu kalau terjadi pemanggilan atau ditegur, anak-anak ini bisa berkata, jangan bicara sama kami, nanti bicara saja langsung sama pengacara kami,” jelasnya.

Menurut Fanny lagi, ini hal teraneh yang dikemukakan seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). “Seumur-umur 20 tahun saya melakukan pendampingan psikologis kepada anak-anak. Pertanyaan saya, apa ini suara hati anak-anak murni, atau ada unsur eksploitasi anak. Jangan sampai anak-anak ini cuma menjadi kedok dan dikedepankan untuk memenuhi hasrat & kebutuhan oknum tertentu. Kita harus tahu  perlindungan anak. Mengapa sampai muncul Undang-Undang Perlindungan Anak? Yah karena memang anak-anak itu harus mendapatkan hak-haknya dan diberikan pendidikan, bimbingan serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, agar tidak terjadi salah jalan atau anak berhadapan hukum. Kok tega anak-anak, kakak beradik lagi, masih sangat dini diperhadapkan dengan hukum. Ini maunya siapa, mereka? Bukan tentunya. Pasti ada oknum yang mengeksploitasi kehidupan keluarga ini. Harusnya kita prihatin bukan malah diekspos ke sana kemari, apalagi sampai viral secara nasional begini,” tambahnya.

“Apalagi saya secara pribadi juga sudah pernah menyampaikan niat saya untuk berkunjung dan melakukan pendampingan kepada ketiga anak. Tapi lagi-lagi dihalangi dan harus melalui izin dari kuasa hukum keluarga. Aneh saja saya rasa dan sangat tidak masuk akal, kenapa keluarga dan ketiga anak ini sangat diistimewakan. Jika memang ingin menjalankan kehidupan imtak dengan sangat baik, jangan lupakan juga untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air pada diri anak-anak kita. Saya rasa itu yang paling tepat,” ujarnya.

 

BANTAH TINDAKAN INTOLERAN

Kepala SDN 051 Tarakan, Fx Hasto Budi Santoso mengatakan, untuk saat ini ketiga siswa tersebut masih terdaftar sebagai murid SDN 051. Pihaknya membenarkan bahwa ketiganya sudah tiga tahun tidak naik kelas. "Dari pihak sekolah untuk masalah hukum, kami sudah serahkan ke Bagian Hukum Pemkot Tarakan," katanya.

Dilanjutkan Hasto, semenjak dirinya menjadi kepala SDN 051 di tahun ini, ia sudah melakukan pendekatan langsung dengan orang tua ketiga siswa tersebut. Bahkan ia menawarkan beberapa solusi kepada orang tua ketiga siswa tersebut. Salah satunya menawarkan agar ketiga siswa tersebut mengundurkan diri dari sekolah dan mengikuti pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Namun dari orang tua ketiga siswa masih pikir-pikir terhadap solusi yang ditawarkan pihak sekolah. Apalagi saat ini proses hukum masih berjalan.

"Solusi kedua belajar terus di sekolah ini. Jadi kalau mereka ikut PKBM, karena usianya sudah harus di kelas 7 atau 8 SMP maka mereka bisa ambil paket A," ungkapnya.

Sementara itu, kepala SDN 051 Tarakan periode 2016-2021 yaitu Kamal mengungkapkan, bahwa tidak benar bahwa adanya intoleran yang terjadi di SDN 051 pada saat ia menjabat. Ia menceritakan, bahwa pada 2016 lalu dirinya mengizinkan adanya kegiatan mahasiswa Kristen mengadakan ibadah di SDN 051 dan para mahasiswa mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Tarakan.

"Di sinilah saya ingin menyatakan bahwa intoleran itu tidak betul. Kalau betul pasti kami tidak mengizinkan," katanya.

Dilanjutkan Kamal, dari kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan didapati ketiga murid tersebut menolak untuk mengikuti. Pembina guru agama Kristen pun memanggil orang tua ketiga siswa tersebut. Bahkan saat dipanggil, orang tua ketiga siswa tersebut menyatakan bahwa mereka tidak beragama Kristen dan menyatakan bahwa mereka adalah agama tertentu. "Kami jelaskan bahwa agama di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang punya kurikulum saat ini baru 5 dan satu sementara masih dalam proses," beber Kamal.

Tidak hanya sampai di situ, pihaknya juga kembali mendapati bahwa ketiga siswa tidak menolak untuk hormat bendera saat upacara di hari Senin. Pihaknya pun memanggil ketiga siswa dan melakukan pembinaan. Hingga akhirnya, pihaknya saat itu mengembalikan kepada orang tua. Pihaknya pun membantah bahwa adanya pernyataan dari KPAI, bahwa ketiga siswa tidak naik kelas karena tidak masuk sekolah selama 20 hari dan diberhentikan sekolah.

"Anak itu tetap masuk sekolah. Bahkan setelah surat pemberhentian kami berikan, anak itu tetap sekolah karena adanya putusan sela dari PTUN bahwa anak itu tetap sekolah," beber Kamal.

Ia menegaskan, ketiga siswa itu tidak naik kelas bukan karena diberhentikan. Namun ketiganya didapati tidak tuntas pada mata pelajaran kewarnegaraan lantaran tidak ingin menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan ketiganya juga tidak tuntas pada nilai mata pelajaran agama dan olahraga. "Mereka mau belajar agama tapi lagu rohani tidak mau dinyanyikan. Jadi nilai teori mereka ada dan praktek tidak ada. Guru agama mau akomodir mereka tapi kurikulum Agama mereka tidak ada," pungkasnya. (*/zac/shy/zar/lim)


BACA JUGA

Selasa, 01 September 2015 09:51

Pamitan, Budiman Sebut ‘Jas Merah’ dan ‘Semut Api’

<p>TANJUNG SELOR-Masa jabatan Budiman Arifin dan Liet Ingai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers