MANAGED BY:
SENIN
06 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Sabtu, 23 Oktober 2021 10:15
Pelayanan Publik Tergantung SDM yang Mumpuni
PELAYANAN PUBLIK: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kaltara Ibramsyah Amiruddin menjadi narasumber FGD yang digelar BPS Kaltara baru-baru ini./PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Pelayanan publik menjadi salah satu fokus pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltara. Karena itu, inspeksi mendadak kerap dilakukan agar terjadi perbaikan pelayanan publik.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kaltara, Ibramsyah Amiruddin menegaskan baik dan tidaknya pelayanan publik tergantung dari sumber daya manusia (SDM). Dikatakannya ada 12 asas standar pelayanan publik berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yakni kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu cepat, mudah, dan terjangkau.

“Pelayanan publik harus mengacu 12 asas itu,” katanya usai menjadi pemateri di Forum Group Discussion Standar Pelayanan Publik PST BPS Provinsi Kaltara 2021 di salah satu hotel di Tanjung Selor, baru-baru ini.

Namun, pada dasarnya kunci pelayanan adalah komunikasi. Sehebat dan selengkap apapun kantor jika SDM tidak memahami standar pelayanan maka semuanya akan sia-sia. “Tapi kami berterima kasih kepada BPS yang telah mengundang kami, sesuai dengan fungsi kami mengawasai standar pelayanan publik. Nanti kami juga akan melihat langsung pelayanan di BPS,” ucapnya. 

Dari hasil sidak Ombudsman ke beberapa pusat pelayanan kabupaten/kota di Kaltara, SDM menjadi kendala utama. Namun secara perlahan mulai ada perubahan ke arah perbaikan. “Apalagi sekarang masih pandemi, keterbatasan anggaran. Tapi pada intinya pelayanan publik di kabupaten/kota sudah mulai ada perbaikan. Sekarang aturan bertambah ketat, apalagi Pak Jokowi menginginkan pelayanan singkat dan tidak berbelit-belit. Tapi pelayanan singkat ini jangan dimanfaatkan. Jaga integritas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, Tina Wahyufitri menjelaskan, pelayanan diinstansi yang dipimpinnya sudah satu pintu. Pihaknya pun terus berinovasi dalam melakukan pelayanan. “Kita sudah ada pelayanan online, live chat, pelayanan literasi untuk melayani kebutuhan data, kalau dulu belum ada,” ujarnya.

Hanya saja hingga saat ini masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mengetahui proses pendataan seperti mengompilasi, sensus atau survei. “Sebelum melakukan hal-hal tersebut, mereka terlebih dahulu harus mengajukan surat rekomendasi ke BPS untuk memastikan mereka layak atau tidak melakukan statistik secara mandiri,” katanya.

Terkait adanya perbedaan data BPS dan pemerintah daerah, kata Tina, bisa disebabkan karena adanya perbedaan cara mendata, menganalisa dan menyampaikannya ke masyarakat. “Bisa saja datanya sama, tapi cara menganalisanya beda, itu juga pentingnya rekomendasi, benar nggak sih sesuai dengan metode, cara membacanya, menyampaikannya ke masyarakat,” imbuhnya.

Untuk itu, setiap tahun ada kegiatan sinkronisasi data, sebelum menerbitkan Kaltara Dalam Angka. “Kita yang kumpul data dari SKPD, setelah data terkumpul kami olah, setelah itu kita kembalikan, adakan FGD kembali, benar atau tidak datanya, kalau benar baru kita rilis,” jelasnya. (*/jai/eza)

 

 


BACA JUGA

Senin, 06 Desember 2021 12:07

Ribuan Formasi PPPK Guru Belum Terisi

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi tahap dua pegawai pemerintah dengan…

Senin, 06 Desember 2021 12:07

Tak Ada Temuan Klaster Sekolah

TANJUNG SELOR – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan…

Senin, 06 Desember 2021 12:06

Potensi Lahan Pertanian Belum Tergarap Maksimal

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan terus mendorong peningkatan produksi pertanian.…

Senin, 06 Desember 2021 12:05

Vaksinasi Covid-19 Terus Digenjot

TANJUNG SELOR - Realisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kalimantan Utara…

Jumat, 03 Desember 2021 18:42

Sekwan: Sebelum Ada Pelantikan, Norhayati Masih Ketua DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR - Pergantian Norhayati Andris sebagai Ketua DPRD Kaltara…

Jumat, 03 Desember 2021 07:58

Begini Tanggapan Norhayati Andris Setelah Dicopot Dari Kursi Ketua DPRD Kaltara

Tanjung Selor - Menanggapi kabar terkait surat pencopotan dirinya sebagai…

Jumat, 03 Desember 2021 07:17

Abaikan Tiga Pilar Partai, Ketua DPRD Kaltara Dicopot 

TANJUNG SELOR – Mulai 29 November 2021 Norhayati Andris tidak…

Kamis, 02 Desember 2021 15:13

Banyak Keluhan dari Masyarakat Bulungan, Manajemen RSD Bakal Dievaluasi

TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan bakal mengevaluasi manajemen Rumah Sakit…

Kamis, 02 Desember 2021 15:12

ATR/72 Kembali Mendarat di Ibu Kota Kaltara, Tahap Awal Minimal 30 Seat Terisi

TANJUNG SELOR – Setelah sempat setop beroperasi akibat dampak pandemi…

Kamis, 02 Desember 2021 15:10

Hadehhh...!! Amdal Pembangunan KIPI Belum Siap

TANJUNG SELOR – Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) menjadi salah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers