MANAGED BY:
SELASA
26 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 14 Oktober 2021 19:13
Partai Demokrat Serahkan Bukti ke Kemenkumham
HADAPI GUGATAN YUSRIL: Sejumlah fungsionaris Partai Demokrat usai menyerahkan sejumlah bukti ke Kemenkumham, Kamis (14/10). FOTO: DOKUMENTASI PARTAI DEMOKRAT

PARTAI Demokrat (PD) secara resmi menyerahkan ratusan dokumen terkait uji materiel (judicial review) yang diajukan mantan kader pro KLB Deli Serdang yang menggugat beberapa pasal AD/ART PD Kongres V 2020 dengan pihak termohon Kementerian Hukum dan HAM. Dokumen yang diserahkan PD di antaranya berupa tanggapan atas uji materiel, surat pencabutan hak uji materiel dari salah satu pemohon, serta surat keterangan ahli hukum tata negara dan administrasi negara (affidavit) yang memperkuat jawaban Kemenkumham di Mahkamah Agung (MA).

“Kami telah menyerahkan 44 bukti dengan ratusan dokumen terkait sanggahan uji materiel melalui Yusril selaku kuasa hukum mantan kader pro KLB Deli Serdang yang menggugat legitimasi Kongres dan AD/ART hasil Kongres V PD 2020. Di mana pihak tergugat adalah Kementerian Hukum dan HAM yang telah mengeluarkan SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada bulan Mei 2020,” jelas Dr. Heru Widodo, kuasa hukum DPP PD, Kamis (14/10).
Heru menambahkan pihaknya juga melampirkan 461 surat pernyataan peserta Kongres V PD tahun 2020 (para ketua DPD/DPC) yang menyatakan bahwa seluruh mekanisme dan proses Kongres telah sesuai dengan AD/ART dan UU Parpol serta berlangsung secara demokratis. Dan hal ini juga diperkuat dengan diserahkannya rekaman video saat Kongres 2020 dilaksanakan.
“Kami juga menyampaikan surat keterangan 5 ahli jukum tata negara dan administrasi negara yang kredibel, di mana pada intinya mereka menegaskan bahwa AD/ART partai, yayasan, ormas, koperasi dan asosiasi profesi bukanlah norma hukum yang mengikat publik secara umum, dan tidak dibuat oleh lembaga negara sehingga tidak termasuk objek yang bisa diuji materiel-kan di Mahkamah Agung. Kalau dipaksakan hal ini akan membuka gerbang terjadinya anarkisme hukum di mana setiap anggota partai mana pun dapat mengajukan uji materiel AD/ART partainya di MA,” sambung Hinca Pandjaitan, Komisi III DPR RI.
Lima ahli hukum yang dimaksud adalah Prof. Dr. Philipus Hadjon, Prof. Dr. Susi Dwi Harijanti, Dr. Zainal Arifin Mochtar, Dr. TM. Luthfi Yazid, dan Dr. Aan Eko Widiarto.
Penyerahan dokumen ini juga didampingi oleh tim kuasa hukum DPP PD yaitu Mehbob dan Muhajir. Rombongan diterima oleh Direktur Tata Negara, Ditjen AHU Kemenkumham RI, Dr. Baroto. (ags/lim)

Baca berita lainnya di Radar Tarakan edisi Jumat 15 Oktober 2021


BACA JUGA

Selasa, 01 September 2015 09:51

Pamitan, Budiman Sebut ‘Jas Merah’ dan ‘Semut Api’

<p>TANJUNG SELOR-Masa jabatan Budiman Arifin dan Liet Ingai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers