NUNUKAN - Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) untuk sekolah menengah pertama (SMP) di daerah wilayah III (bagian Kabupaten Nunukan pada Pulau Kalimantan) ternyata tak berjalan mulus. Para pelajar yang mengikuti ANBK harus bersusah payah menjangkau daerah yang memiliki akses internet.
Tak hanya menyeberangi sungai, para pelajar bahkan guru juga harus berjalan kaki berjam-jam untuk bisa mengikuti pelaksanaan ANBK tersebut. Mau tidak mau harus dilakukan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan, H. Junaidi mengatakan, melihat keadaan itu, dirinya memohon persoalan intu menjadi perhatian khusus, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara maupun pemerintah pusat. Seperti di Kecamatan Lumbis, serba kekurangan sarana penunjang ANBK, tidak cukup listrik, koneksi internet nihil bahkan perangkat ANBK juga tidak ada. “Belum lagi jangkauan transportasi susah, jauh dan harus dilalui dengan sungai, mempertaruhkan nyawa di antara sungai arung jeram,” ujar Junaidi kepada Radar Tarakan, Rabu (6/10).
Lebih memprihatinkan sebagian wilayah Krayan. Daerah yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat tersebut, hanya memanfaatkan daerah ibu kota di Long Bawan, karena akses dari daerah kecamatan lain di Krayan, seperti Krayan Selatan dan Krayan Barat tidak punya akses untuk melaksanakan ANBK.
“Untuk menyukseskan ANBK nasional ini, tolong kita daerah wilayah 3T diperhatikan juga, jangan sampai kita dituntut untuk memperbaiki mutu pendidikan secara nasional, tapi daerah kita sarana prasarana tidak didukung,” harap Junaidi.
Persoalan ini juga diakui Kepala SMPN 2 Lumbis Ogong, Rudi. Para pelajar dari daerah kecamatan lainnya di Lumbis, harus ke Desa Mansalong untuk bisa sekolah dengan prasarana yang memadai seperti adanya internet.
Memang membutuhkan waktu tidak singkat untuk sampai ke Mansalong. Setidaknya butuh 6-7 jam perjalanan. Itu juga tergantung situasi dan kondisi arus air di sungai. Rudi mengaku, tak ada anggaran untuk menggeser para pelajarnya ke Desa Mansalong. Ada 20 murid SMPN 2 Lumbis Ogong yang harus ikut ANBK di Mansalong.
“Jadi untuk bisa menyebrang sewa perahu, kita minta bantuan kepada kepala desa, karena sekolah ini tidak ada anggaran, sekolah yang menggunakan dana BOS, tergantung jumlah siswa, semakin banyak siswa, semakin banyak dana sekolah, begitu sebaliknya,” kata Rudi.
“Jadi, bagaimana caranya kita kerja sama antara sekolah dengan orang tua, kemudian kita panggil undang kepada desa, kita berikan pemahaman, karena siapa lagi yang mau membantu dan siapa lagi yang bisa ikut serta menyukseskan ANBK. Karena pemerintah membebankan ke sekolah masing-masing, tapi anggaran kami tidak cukup,” tambah Rudi ketika dikonfirmasi Radar Tarakan, Rabu (6/10).
Kepala desa akhirnya siap membantu untuk ongkos transportasi dengan swadaya. Setidaknya para pelajar bisa mendapatkan transportasi 1 perahu didampingi guru untuk bisa ke Mansalong. Sesampainya di Mansalong, para pelajar menginap di rumah warga dengan sembako untuk pelajar tanggungan sekolah.
Menghadapi kondisi ini, Rudi berharap pemerintah tidak hanya fokus pembangunan di ibu kota Nunukan. Dia berharap pembangunan dibagi ke daerah-daerah lain khususnya wilayah III. Tak hanya itu, pemerintah juga diharapkan jeli, jangan sampai anggaran sekolah tergantung dari muridnya.
“Murid di desa, belum tentu banyak, kita tidak bisa tak buka sekolah di desa-desa, karena anak-anak di desa juga harus berpendidikan. Ini harus diatur dan dipikirkan bersama, bagaimana caranya biaya yang tinggi utamanya transportasinya, harus dipikirkan bersama, jangan sampai tahun depan terulang lagi persoalan ini,” harap Rudi. (raw/lim)
