KPU Evaluasi Tahapan Teknis Pemilu 2020

- Jumat, 17 September 2021 | 14:17 WIB
EVALUASI: KPU Kaltara melakukan rapat evaluasi tahapan teknis penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 bersama KPU kabupaten/kota se-Kaltara di Tanjung Selor, Kamis (16/9)./KPU KALTARA UNTUK RADAR KALTARA
EVALUASI: KPU Kaltara melakukan rapat evaluasi tahapan teknis penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 bersama KPU kabupaten/kota se-Kaltara di Tanjung Selor, Kamis (16/9)./KPU KALTARA UNTUK RADAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan rapat evaluasi tahapan teknis penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 bersama KPU kabupaten/kota se-Kaltara di Tanjung Selor, Kamis (16/9).

Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami mengungkapkan, nantinya hasil evaluasi tahapan teknis ini akan disusun ke dalam daftar inventarisir masalah (DIM). Selanjutnya, DIM dari masing–masing KPU kabupaten/kota se-Kaltara itu akan disampaikan ke KPU RI.

“Harapan kami nantinya dari evaluasi tahapan teknis ini tersebut hasilnya bisa tercover dalam regulasi yang dibuat KPU RI. Sebab, tantangan ke depan pada pemilihan akan semakin berat lantaran beberapa kegiatan beririsan,” ungkapnya kepada Radar Kaltara.

Lanjutnya, berdasarkan keputusan di DPR RI, pemerintah dan penyelenggara pemilu bahwa pemilu bakal dilaksanakan pada Februari 2024. Di tahun yang sama pemilihan serentak akan dilangsungkan pada November-nya. “Di sini, pemilihan serentak 2024 dan proses pencalonannya menggunakan data hasil pemilu 2024. Sehingga ini memang jadi bagian penting yang harus diperhatikan. Khususnya, terkait pemilihan serentaknya itu,” jelasnya.

Ditanya mengenai bagaimana skenario KPU, pihaknya menjelaskan, skenario ke depan menurutnya KPU sudah membaca pada pelaksanaan pemilihan serentak 2020 lalu. Khususnya, soal sisi lemahnya yang biasa terjadi dan bakal diperkuat. “Apalagi wilayah di Kaltara secara geografis sekalipun daftar pemilih tidak banyak seperti di Jawa. Tetapi, secara geografis sebenarnya menantang lantaran luas wilayah untuk distribusi logistiknya,” ujarnya.

“Di Jawa daerah dapat ditempuh dominan pada jalur darat. Sedangkan, di Kaltara, ada suatu wilayah yang tidak ada pilihan, selain transportasi udara. Sebut saja di Krayan dan beberapa titik di Malinau lainnya,” sambungnya.

Dalam proses pendistribusian logistik tentunya selama ini tidak menggunakan armada reguler. Mengingat, daerah perbatasan dengan menggunakan armada yang kecil, tentu terpisah antara penggunaan penerbangan masyarakat umum dan logistik. Tujuannya, agar tak menganggu akses masyarakat. “Artinya, di sini kalau untuk distribusi logistik. Mau tidak mau carter, baik saat pergi dan kembalinya,” katanya.

Dikatakannya juga, mengaca dari situ sehingga perlu dipikirkan bagaimana soal pembiayaannya ke depan. Apalagi, memang daerah di Kaltara ini berbeda geografisnya. “Ada juga daerah di Krayan, turun di Krayan naik pesawat setelahnya pakai mobil, setelah mobil lalu ada jalan yang hanya dapat dilewati kendaraan roda dua. Tak sampai di situ, ke titik lokasinya pun ada yang harus menggunakan tenaga kerbau,” bebernya.

Untuk itu, diharapkan ke depan soal anggaran perlu menjadi perhatian. Khususnya, terkait standarisasinya itu sendiri. Andaipun nantinya pemilihan serentak 2024 menggunakan APBN, ada standarisasi khusus untuk wilayah provinsi ini. “Saat ini selama pelaksanaan kita bisa anggarkan secara faktual. Yaitu menggunakan anggaran yang diberikan pemerintah daerah,” ucapnya.

Apakah pandemi ini menjadi suatu kendala, dikatakannya bahwa sejauh ini dengan adanya pengalaman pemilihan serentak 2020 di tengah pandemi menurutnya tak menjadi kendala khusus. Meski, memang tetap ada muncul kekhawatiran publik terhadap wabah ini. “Pelaksanaan selama pandemi ini kami kembali tegaskan tidak main-main di setiap tahapan. Di mana seluruh penyelenggara tetap wajib menegakkan prokes (protokol kesehatan). Termasuk petugas kami wajib rapid antigen. Kalau ada yang reaktif diistirahatkan dahulu,” tegasnya.

Termasuk, terhadap badan Ad Hoc dipastikan sehat. Bahkan, untuk KPPS misal ada yang reaktif dan menjalani isolasi mandiri (isoman) dapat diganti dengan petugas lainnya. “Di sini publik tidak perlu khawatir dan kami tetap mengupayakan pemilu dan pemilihan serentak 2024 dapat berjalan dengan baik setiap tahapannya,” ujarnya. (dni/eza)

 

 

 

Editor: anggri-Radar Tarakan

Rekomendasi

Terkini

Upah Tak Sesuai, PMI Kabur dari Majikan di Malaysia

Selasa, 19 Maret 2024 | 14:30 WIB

Lagi, 7,68 Hektare Lahan di Binusan Diduga Dibakar

Minggu, 17 Maret 2024 | 14:50 WIB
X