TANJUNG SELOR – Brunei Darussalam dipastikan akan mengambil kambing dari Kaltara pada Hari Raya Iduladha. Kepastian itu disampaikan setelah ada kerja sama antar kedua negara.
“Kita sudah ada kerja sama dengan Brunei Darussalam. Pada saat hari Hari Raya Iduladha nanti Brunei Darussalam akan mengambil kambing dari Kaltara,” kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang Radar Kaltara belum lama ini.
Oleh karena itu, kambing boer yang dikembangkan oleh Bulungan Mandiri Farm (BMF) akan terus dikembangkan. “Kalau sudah banyak. Kambing itu akan diberikan kepada peternak lainnya,” ujarnya. Sehingga, ke depan peternak bisa mengembangkan kambing boer seperti yang sudah dilakukan BMF saat ini. “Jadi, ke depan peternakan kambing boer ini akan terus kita kembangkan.
Sementara itu, Plt Kepala DPMPTSP Kaltara, H. Faisal Syabaruddin mengatakan, sebelumnya memang sudah ada pertemuan dengan Brunei Darussalam. Pertemuan itu membahas terkait peluang investasi dan kerja sama antara Kaltara dengan Brunei Darussalam dan Serawak, Malaysia. “Ketiga negara ini berbatasan langsung dan seharusnya dapat saling mendukung membangun pertumbuhan ekonomi bersama,” kata Faisal dalam keterangan tertulisnya.
Salah satu, yang disampaikan oleh pihak Regional Business Development Center Sendirian Benhad (RBDC), terkait peluang investasi sektor pertanian untuk mengembangan beras organik (beras adan). Kemudian peluang kerja sama perdagangan hasil ternak seperti kambing dan sapi. Selama ini mereka membutuhkan kambing dari Indonesia. Namun, harus dikirim dari Jakarta. “Nah ini juga bisa menjadi peluang bisnis bagi Kaltara kalau sudah ada akses jalan dan konektivitas pesawatnya,” jelas Faisal.
Melalui pertemuan itu, pihaknya mendorong adanya pembukaan akses infrastruktur jalan yang baik yang menghubungkan ketiga negara, mulai Malinau ke Lawas, Serawak dan Temburong, Brunei Darussalam. Dalam hal ini Gubernur juga mendorong kerja sama infrastruktur jalan ketiga negara tetangga ini dan sangat didukung oleh pihak RBDC. “Semua hasil pembahasan ini akan dikoordinasikan dengan Kabupaten Malinau dan pemerintah pusat melalui BKPM RI, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenhankam dan lainnya,” bebernya. (*/jai/eza)
