MANAGED BY:
RABU
27 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 25 Agustus 2021 10:03
Tak Ambil Lahan Warga, Rencana Pusat Pemerintahan KTT Berstatus HGU PT Adindo
JANGAN TERPROVOKASI: Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali meminta masyarakat setempat tidak terprovokasi terkait rencana pembangunan pusat pemerintahan di lahan yang merupakan HGU-nya PT Adindo. Tampak beberapa waktu lalu Wakil Bupati Tana Tidung Hendrik bersama DPRD meninjau lahan HGU PT Adindo./RIKO/RADAR TARAKAN

TANA TIDUNG - Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, menegaskan kembali bahwa masalah lahan pusat pemerintahan di Tana Tidung yang hampir 400 hektare (Ha) merupakan hutan produksi Hak Guna Usaha (HGU) PT Adindo. "Jadi masyarakat KTT, tidak usah panik dulu karena pemerintah juga bisa melihat status lahan yang ada itu," ujar Bupati.

Ia juga mengatakan, jangan beranggapan bahwa pemerintah ini akan mengambil hak mereka atau menerobos lahan warga. "Kita tetap akan melihat bahwa tidak ada yang bisa mengklaim. Wilayah 400 ha lahan yang akan dijadikan pusat pemerintahan itu merupakan HGU-nya perusahaan Adindo," tegasnya.

"Jadi tidak ada yang menganggap bahwa itu adalah legalitas lahan, tidak ada. Kalau hanya berdasarkan pada surat keterangan dari kepala desa itu tidak kuat secara hukum," tambah Ibrahim Ali.

Bupati mengakui, jika melihat dari izin HGU-nya, perusahaan langsung mendapatkannya dari Kementerian Republik Indonesia (RI). Hanya saja, Pemkab Tana Tidung meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar di pintu masuk yang akan dijadikan daerah pusat pemerintahan ini dijadikan lahan pelindung.

"Termasuk statusnya nanti dari Hutan Produksi (HP) menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK) atau merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan," ungkapnya.

Akan tetapi, hal tersebut akan kembali ditinjau perkembangannya ke depan. Karena belum lama ini, kepala BPKH itu sudah turun dan sudah cukup jelas menyampaikan ke pemerintah daerah (Pemkab) Tana Tidung.

"Bahwa status lahan pusat pemerintahan itu, masih merupakan HGUnya PT Adindo. Jadi masyarakat tidak usah terprovokasi lah dengan hal-hal yang mengatakan bahwa pemerintah menerobos lahan warga," kata dia mengingatkan.

Terpisah, Anggota Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi (APPD) Tana Tidung, Didi Kadarismanto merespons soal rencana pembangunan pusat pemerintahan Tana Tidung di Kecamatan Sesayap Hilir. Menurutnya, pada prinsipnya sangat setuju dengan perencanaan pembangunan tersebut di daerah Sesayap Hilir. Hanya saja, jika pembangunan pusat pemerintahan Tana Tidung dilakukan di sekitar Bundaran HU, kata dia, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dengan matang.

Tentunya lanjut Didi, melihat hak-hak masyarakat yang telah puluhan tahun menggarap lahan tersebut dengan bercocok tanam. "Kalau diperdebatkan karena tidak memiliki sertifikat tanah, bukannya pemerintah merupakan pelayan masyarakat. Sehingga bisa mendapatkan sertifikat atas dasar memiliki SPPT (surat pernyataan penguasaan Tanah) yang dikeluarkan secara sah oleh pemerintah," kata Didi.

Menurutnya, pembanguanan pusat pemerintahan dapat dialihkan ke lahan lain, mengingat PT Adindo memiliki lahan yang sangat luas. Didi mencontohkan seperti jalan menuju Desa Bebatu dan Sengkong. Kedua desa tersebut, lanjut dia, bisa menjadi salah satu alternatif jika pemerintah serius ingin meminta hibah lahan.

"Pastinya masyarakat akan bahagia dengan kesetaraan dan pemerataan pembangunan sesuai dengan visi-misi pemerintah saat ini," papar pria yang juga mantan ketua PMII Bulungan ini.

Kata Didi lagi, Bundaran HU merupakan salah satu ikon yang menunjukkan entitas dan identitas pembanguanan yang ada di Tana Tidung. Sehingga, akan lebih elok jika ikon tersebut dipertahankan tanpa ada bangunan perkantoran di sekelilingnya. Dia pun mengharapkan, pemerintah daerah dapat mendengar aspirasi masyarakat demi kemajuan Tana Tidung.

"Iya, saya berharap Pemkab Tana Tidung memfasilitasi masyarakat untuk melakukan audiensi bersama pihak legislatif dan eksekutif agar kemudian pembangunan ke arah kemajuan berjalan mulus tanpa adanya kontroversi," harapnya. (rko/fly)


BACA JUGA

Selasa, 12 Oktober 2021 17:02

Wajib Masker dan Cuci Tangan Sebelum Masuk Pasar

TANA TIDUNG - Selain area wajib masker, pasar Induk Imbayud…

Rabu, 06 Oktober 2021 19:10

Warga di Tana Tidung Gelar Doa Tolak Bala

TANA TIDUNG - Masyarakat di Kabupaten Tana Tidung ramai-ramai melaksanakan…

Senin, 27 September 2021 15:43

MCB PLN Meledak, Nyaris Hanguskan Rumah Warga

TARAKAN- Ledakan Miniature Circuit Breaker (MCB) PLN terjadi disalah satu…

Rabu, 22 September 2021 16:46

Truk Mengerem Mendadak, SA Terjepit Kontainer

TARAKAN - Pria berinisial SA terjepit kontainer yang diangkut di…

Kamis, 09 September 2021 18:52

Pekerja Bangunan Ditemukan Warga Tak Bernyawa Di atas Kursi

TANA TIDUNG- Seorang pekerja bangunan ditemukan warga sudah tak bernyawa,…

Kamis, 09 September 2021 11:51

Demo Dikawal Ketat, Peserta Diimbau Tidak Anarkis

TANA TIDUNG- Persiapan pengamanan pihak kepolisian, Satpol PP, Dishub di…

Rabu, 08 September 2021 10:32

Kuota Elpiji 3 Kg Ditambah 1.000 Tabung

TANA TIDUNG - Kuota tabung gas liquefied petroleum gas (LPG)…

Rabu, 08 September 2021 10:31

Kebutuhan Daging Sapi Masih Didatangkan dari Luar Daerah

TANA TIDUNG - Ketersediaan daging sapi masih saja didatangkan dari…

Jumat, 27 Agustus 2021 09:20

Tahun Depan Pelabuhan Pusat Kuliner Difungsikan

TANA TIDUNG - Akhirnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung di…

Jumat, 27 Agustus 2021 09:19

Pemkab Tana Tidung Ajukan Tiga Raperda ke DPRD

TANA TIDUNG - Penyampaian pendapat akhir pemerintah daerah, tentang Rancangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers