KTT Harapkan Pemprov Kaltara Kucurkan Bankeu

- Senin, 16 Agustus 2021 | 09:38 WIB
SELARASKAN PEMBANGUNAN: Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali mengharapkan ada bantuan bankeu dari Provinsi Kaltara untuk kemajuan daerah demi selarasnya pembangunan antar kabupaten dan kota di Kaltara ./RIKO/RADAR TARAKAN
SELARASKAN PEMBANGUNAN: Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali mengharapkan ada bantuan bankeu dari Provinsi Kaltara untuk kemajuan daerah demi selarasnya pembangunan antar kabupaten dan kota di Kaltara ./RIKO/RADAR TARAKAN

TANA TIDUNG - Masyarakat masih mengharapkan di Desa Bebatu mempunyai pelabuhan. Terkait hal tersebut, Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT), Ibrahim Ali berkoordinasi agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dapat menseriusi hal tersebut serta menindaklanjuti terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan di Desa Bebatu, Tana Tidung.

Hal ini mengingat pelabuhan Bebatu tersebut sempat dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana waktu itu statusnya masih bagian dari wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), dianggarkan sekitar Rp 10 miliar.

"Dan selanjutnya sempat dianggarkan melalui APBD I, oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada saat itu. Jadi kami mohon ada tindak lanjut dari rencana tersebut," ujar Bupati.

Terbatasnya anggaran pembangunan ke daerah, khususnya antar kabupaten membuat rencana kelanjutan dari pelabuhan tersebut ikut tersendat. Sampai saat ini, pelabuhannya terkesan mangkrak dan tidak ada lanjutan.

"Kami pun mau menyentuh itu tidak bisa, karena itu memang masih dalam wewenang provinsi. Jadi kami minta juga, mohon nanti ada kucuran anggaran untuk pembangunan dalam bentuk bantuan keuangan (Bankeu)," harapnya.

Untuk di KTT sendiri, kata Bupati pada prinsipnya jika ada bankeu dari Provinsi Kaltara, pihaknya bersedia menerima baik dalam bentuk produk pembangunan maupun dalam bentuk anggaran (uang). Yang jelas, diharapkan ada kontribusi untuk kemajuan daerah demi selarasnya pembangunan antar kabupaten dan kota di Kaltara.

Selain itu, Bupati menambahkan beberapa aset yang masuk dalam kewenangan provinsi termasuk beberapa item jalan saat ini belum tersentuh pembangunan dan perbaikan. Padahal kondisi ruas jalan yang merupakan aset provinsi saat ini kondisinya rusak parah, dan sangat mengancam keselamatan para pengendara. “Memang kondisinya perlu dilakukan perbaikan," jelas mantan Ketua DPRD Tana Tidung ini.

Bahkan menurutnya, belum lama ini Gubernur Kaltara sempat menyampaikan perbaikan jalan yang merupakan kewenangan Kaltara sudah dianggarkan dan menunggu dalam proses lelang. "Namun, sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya dan kami mohon agar ini segera ditindaklanjuti," pungkasnya. (rko/fly)

Editor: anggri-Radar Tarakan

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X