TANJUNG SELOR – Penerapan PPKM level 4 berdampak terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah Bulungan. Namun, bantuan untuk pelaku usaha belum terakomodir melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Bupati Bulungan, Syarwani mengakui bahwa kebijakan PPKM ini pasti akan memberikan dampak terhadap para pelaku UMKM. Untuk bantuan akan disalurkan melalui Disperindagkop dan UMKM Bulungan. “Secara pasti jumlahnya saya tidak tahu. Yang pasti ada ribuan,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (4/8).
Untuk lebih pastinya bisa dikonfirmasi ke Disperindagkop dan UMKM Bulungan. Bantuan ini disalurkan langsung ke para pelaku UMKM. “Bantuan ini bersumber dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) Kementerian Perdagangan (Kemendag),” ungkapnya.
Sampai saat ini ia mengaku belum ada mengalokasikan anggaran melalui APBD. Sebab, alokasi yang ada sekarang ini masih diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 di daerah ini. “Melalui belanja tidak terduga (BTT), tahun ini kita sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,5 miliar,” bebernya
Sementara itu, Plt Kepala Disperindagkop dan UMKM, Asmuni saat dikonfirmasi mengatakan, bantuan untuk UMKM kemungkinan akan mulai disalurkan pada Agustus-September ini. Namun, secara nasional sudah diserehkan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Di sini (Bulungan) kita usulkan sebanyak 4.400 UMKM penerima bantuan,” ungkapnya.
Dalam hal ini Disperindagkop dan UMKM berharap agar usulan itu bisa terealisasi 100 persen. Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah terealisasi 100 persen atau tidak. Sebab, masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Jika berkaca pada 2020, hanya 60 persen UMKM yang menerima bantuan.
“Kalau tahun 2020 itu penyaluran pertama dari kementerian. Jadi, banyak kesalahan sistem. Mudah-mudahan tidak lagi karena sudah ada perubahan. Dan mudah-mudahan usulan kita itu semuanya diakomodir,” harapnya.
Ia tak menampik, pendataan sebelumnya cukup banyak lembaga yang terlibat, sehingga data tidak keluar dan masuk di satu pintu. Alhasil, hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam rapat virtual bersama kementerian.
“Saya bilang kalau masih seperti kemarin kami tidak mau kerjakan lagi, karena kita dikejar sama yang sudah masukan, tapi tidak dapat bagian. Bagaimana pak kapan cair, sementara yang lain sudah. Nah, hal seperti ini kementerian tidak mau tahu,” ujarnya.
Sementara perjanjian awal tidak ada kuota tetapi siapa cepat dia dapat. Jadi, apabila kuota penuh data yang di-input secara otomatis akan ditolak. Untuk nilai bantuan, tahun ini jumlahnya berkurang jika dibandingkan tahun sebelumnya. “Kalau tahun lalu pelaku UMKM menerima bantuan sebesar Rp 2,4 juta per UMKM. Tahun ini hanya Rp 1,2 juta saja. Bantuan ini disalurkan melalui rekening masing-masing,” jelasnya. (*/jai/eza)
Nilai Bantuan untuk Pelaku UMKM Berkurang
