TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam penanganan persoalan pandemi Covid-19, khususnya di wilayah provinsi ke-34 ini.
Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan satu langkah tepat yang harus dilakukan guna menekan laju penyebaran virus yang ditetapkan sebagai bencana nonalam ini.
"Khususnya untuk tiga daerah di Kaltara yang ditetapkan berstatus PPKM level 4, yaitu Bulungan, Tarakan dan Nunukan. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama," ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (27/7).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, penanganan pandemi Covid-19 ini harus menjadi atensi khusus untuk segera disikapi. Apalagi yang terjadi sepekan terakhir, tambahan terkonfirmasi positif Covid-19 di Kaltara selalu di atas 100 kasus.
Dalam hal ini, Norhayati mengajak semua masyarakat Kaltara untuk saling mendoakan dan saling menyadarkan serta mengingatkan bahwa saat ini wabah Covid-19 sudah ada di mana-mana. Sehingga, semua wajib waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).
"Kita harus tetap waspada karena di setiap langkah kita saat ini sudah tidak aman dari Covid-19. Jadi ini harus menjadi catatan kita bersama agar tidak lepas dari penerapan prokes secara ketat," imbuhnya.
Karena, tanpa disiplin dalam menerapkan prokes dan memiliki niat yang sama untuk mengurangi laju penyebaran Covid-19, tentu tingginya penyebaran Covid-19 provinsi termuda Indonesia ini tidak akan bisa teratasi.
"Pastinya kami dari DPRD siap mendukung kebijakan pemerintah demi keselamatan masyarakat Kaltara. Karena keselamatan itu merupakan hukum tertinggi," pungkasnya. (iwk/ana)
