Pelaksanaan vaksin gotong royong yang diperuntukkan perusahaan dan karyawannya hingga saat ini belum juga berjalan. Meski beberapa perusahaan di Kaltara sudah ada mendaftarkan diri untuk membeli vaksin gotong royong tersebut, namun belum ada kejelasan pasti kapan akan dilaksanakannya.
KETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tarakan, Effendy Gunardi, S.E, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sempat melakukan vaksinasi massal namun diketahui vaksin tersebut merupakan bantuan dari Kadin Indonesia. "Saat itu kita dapat 800 vaksin. Tapi kita sudah realisasikan semua," katanya.
Pihaknya sempat meminta lagi 8.000 vaksin lagi ke Kadin, namun dengan tingginya lagi akan Covid-19 makanya pihaknya harus menunggu giliran bagi Kaltara. Untuk vaksin gotong royong, pihaknya sudah melakukan pendataan dan bersedia membeli vaksin gotong royong. Dari data yang diterima pihaknya, terdapat 34 perusahaan di Kaltara yang sudah siap membeli vaksin gotong royong.
"Tapi jumlahnya itu masih sedikit sekali, apalagi ini baru perusahaan kecil. Karena yang kita butuhkan ini adalah semua jenis perusahaan, agar jumlahnya besar," sebut Effendy.
Dalam pelaksanaan vaksin gotong royong, adapun vaksin yang akan digunakan nantinya yaitu vaksin Sinophram. Vaksin tersebut dipilih agar tidak sama dengan vaksin pemerintah bagi seluruh masyarakat. Sebenarnya, vaksin gotong royong juga diberikan kepada karyawan perusahaan secara gratis. Artinya, perusahaan yang membeli dan membagikan secara gratis ke karyawan. "Sejauh ini kami masih mengimbau kepada perusahaan. Namun sejauh ini, pemerintah juga masih kekurangan karena target sampai sejuta sehari. Tapi kami tetap berjuang," tuturnya.
Ditambahkannya, meski belum ada realisasi terhadap vaksin gotong royong, pihaknya berharap ke depannya vaksin gotong royong bisa cepat disetujui dan diberikan oleh pemerintah. Dengan begitu, maka dengan cepat bisa membantu pemerintah dalam capaian vaksin untuk masyarakat Indonesia. "Kalau kami tetap berharap perusahaan daftar saja, karena kami tidak tahu kapan jatah itu ada. Nanti pas jatah kami ada, ternyata cuma sedikit ya begitulah yang akan dikirim," pungkasnya.
SATGAS MENUNGGU ALOKASI
Kendala vaksin, hal itu pula yang dihadapi Satgas Penanganan Covid-19 Tarakan.
"Kendalanya, alokasi vaksinnya yang tidak ada, jangankan alokasi untuk anak sedangkan lansia sama untuk masyarakat saja belum ada, pelayan publik saja kami masih kurang jadi bagaimana mau untuk anak tidak bisalah kami kerjakan karena alokasi vaksinnya tidak ada," ujar Juru Bicara Satgas Covid-19 Tarakan, dr. Devi Ika Indriarti, M.Kes, Minggu (25/7).
Dijelaskan, pihaknya juga belum dapat memastikan kapan kedatangan vaksin selanjutnya. Terkait adanya intruksi vaksinasi pada anak yang sudah dikeluarkan sejak akhir Juni, ia menuturkan jika penyebab tersebut serupa dengan terhambatnya vaksinasi masyarakat dan lansia yakni belum adanya pendistribusian vaksin. "Kalau vaksinnya ada sebenarnya semua bisa berjalan seperti yang direncanakan. Tapi persoalannya vaksinnya yang tidak ada. Kalau soal pendataan anak-anak nanti gampang, tinggal ke sekolah-sekolah bisa," tuturnya.
Selain itu, menurutnya walaupun vaksin yang telah tiba, tentunya dalam jumlah terbatas. Sehingga ia menegaskan jika kedatangan vaksinasi diprioritaskan pada tahap sebelumnya yang belum terpenuhi. Adapun distribusi vaksin untuk anak, pihaknya memastikan jika vaksin memprioriskan anak yang duduk di bangku sekolah.
"Saya tidak bisa bilang bagaimananya, kalaupun ada juga vaksinnya terbatas pasti diprioritaskan sekolah dulu tidak mungkin yang lain-lain pasti sekolah dulu," jelasnya.
Lanjutnya, distribusi terakhir yang diterima yakni sebanyak 460 vial yang juga mencakup jatah TNI-Polri. Lebih lanjut, pihaknya telah intens melakukan koordinasi, hanya hingga saat ini vaksin belum juga tiba. "Itu jumlahnya untuk kami sekitar 460 tapi terbagi untuk TNI-Polri dan terbagi-bagi, misalnya kalau dinas (instansi) kan sama faskesnya," jelasnya.
Sama halnya dengan vaksinasi mandiri, Devi mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kapan akan digelar di Tarakan. Sebab, hal itu nantinya akan berkaitan langsung dengan Bio Farma, dan juga vaksinasi tersebut nantinya tidak akan dilakukan di fasilitas kesehatan yang melakukan vaksinasi program seperti yang sudah berjalan selama ini.
“Seperti dokter praktik, untuk harganya juga belum ada info sih. Karena nanti bukan melalui dinas kesehatan, tapi nanti dia lewat Kadin atau perusahaan itu berhubungan dengan Bio Farma. Seperti kemarin Rumah Sakit Pertamina yang mengajukan,” pungkasnya.
