TANJUNG SELOR - Pelaksanaan lelang untuk program subsidi ongkos angkut (SOA) penumpang yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2021 hingga kini masih berproses.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Taupan Madjid mengatakan, pada tahun ini Pemerintah Provinsi (Provinsi) Kaltara sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program SOA penumpang ini sebesar Rp 14 miliar. "Kemarin itu hanya perubahan trayek atau rutenya saja. Sampai sekarang ini belum ada pemenangnya," ujar Taupan kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin.
Adapun salah satu penyebabnya adalah karena adanya perubahan nomenklatur serta penempatan anggarannya. Namun, hal ini bukan merupakan persoalan yang krusial. Semuanya dapat disikapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Ada beberapa usulan kita yang masu untuk rute SOA penumpang ke wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara ini," jelasnya.
Dalam hal ini, tujuannya masih tetap sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya, yakni rute ke Malinau dan Nunukan. Namun, untuk daerah tujuan program SOA penumpang yang mengalami peningkatan kasus Covid-19, itu akan dilakukan evaluasi oleh pihaknya. Jika kemudian dinilai rawan, maka mau tidak mau penerbangan ke daerah tersebut akan dilakukan penundaan sementara atau diminta untuk wajib rapid tes antigen.
"Tapi solusi sementara yang diambil adalah menunda penerbangan ke wilayah yang mengalami peningkatan paparan kasus Covid-19," katanya.
Jika kondisi daerah itu sudah dinyatakan membaik dan aman dari paparan Covid-19, maka baru akan dilanjutkan penerbangannya. Tentu, dengan menambah atau memaksimalkan jumlah penerbangan SOA penumpang ini. "Jadi, misalnya dalam setahun itu ada 10 kali penerbangan, lalu ada penundaan dalam waktu sebulan, maka pada bulan berikutnya ketika situasi sudah aman, penerbangannya harus dilaksanakan sebulan dua kali lipat dari jadwal normal atau bahkan lebih," bebernya.
Dalam menjalankan program SOA penumpang ini, pihaknya tetap akan menyesuaikan dengan kuota penerbangan yang sudah ditetapkan pada kontrak atau perencanaannya. "Intinya kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita yang ada di wilayah perbatasan dan pedalaman ini agar mereka juga bisa merasakan kehadiran pemerintah di daerah mereka," ungkapnya. (iwk/eza)
