MANAGED BY:
KAMIS
05 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 16 Juli 2021 13:58
Buruh TKBM Minta Usut Izin Dua Koperasi
TUNTUT KEADILAN: Puluhan buruh pelabuhan melakukan unjuk rasa di Kantor KSOP Nunukan untuk meminta kejelasan atas hadirnya dua perusahaan yang beroperasi di pelabuhan, Kamis (15/7)./ASRULLAH/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO,

 NUNUKAN - Hujan yang mengguyur Nunukan sejak pukul 07.30 WITA tak menyurutkan semangat puluhan peserta unjuk rasa tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Nunukan. Kedatangan mereka untuk meminta kepala KSOP Nunukan untuk hadir menemui peserta unjuk sejak pukul 09.00 WITA.

Dari pantauan Radar Tarakan sejumlah aspirasi mereka sampaikan. Di antaranya, melalui kertas putih yang bertuliskan 'singkirkan oknum yang pura-pura perhatian kenyataannya munafik’.

Kepala Kerja TKBM Pelabuhan, Dafri menyampaikan ia hadir di KSOP untuk meminta kepada KSOP Nunukan agar mengambil tindakan tegas terhadap dua perusahaan bongkar karena melakukan kegiatan tidak menggunakan tenaga kerja yang ada di pelabuhan. Sebab, tenaga kerja yang ada di pelabuhan sudah diatur di dalam undang-undang. Kegiatan di daerah lingkungan kepentingan (DLKp) dan daerah lingkungan kerja (DLKr) pelabuhan harus menggunakan tenaga kerja pelabuhan.

"Kenapa kami protes, karena kegiatan yang berlangsung menggunakan buruh di luar koperasi yang ada di Nunukan," tegasnya.

Berdasarkan informasi yang ia terima jumlah buruh yang bekerja sebanyak 25 orang. Dan aktivitas itu mulai berjalan sejak Juli 2021. Sementara, TKBM memiliki 436 orang pekerja. "Menurut penjelasan mereka ada 25 orang (buruh di luar pelabuhan)," sebutnya.

Dengan aktivitas itu ia meminta asal muasal adanya izin untuk dua perusahaan untuk beroperasi di pelabuhan. Dikarenakan, akar permasalahan yang terjadi dimulai adanya izin yang dikeluarkan KSOP Nunukan untuk dua perusahaan sejak 2020 lalu. "Akar pemasalahan ada koperasi dari luar pelabuhan  berdasarkan surat izin yang dikeluarkan KSOP, " tambahnya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers