TANJUNG SELOR - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semester I tahun 2021 sekitar Rp 5,032 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Indra Soeparjanto mengatakan, jika dipersentasikan, total serapan APBN semester I tahun 2021 berdasarkan jenis belanja sebesar 45,76 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sekitar Rp 10,997 triliun.
"Capaian ini melampaui target kami di semester I tahun ini. Karena target kami itu hanya 40 persen. Kinerja realisasi ini meningkat signifikan sebesar 12,38 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," ujarnya kepada Radar Kaltara, Selasa (13/7).
Dari sisi kementerian/lembaga, kontribusi pada serapan anggaran pada semester I tahun ini didominasi oleh satuan kerja (satker) di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 45,15 persen.
Kemudian Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar 12,52 persen, lalu Polri sebesar 12,10 persen, berikutnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar 10,79 persen dan terakhir Kementerian Agama (Kemenag) sebesar 3,3 persen.
"Dari sisi program yang dilaksanakan oleh seluruh satker, serapan anggaran didominasi oleh program dukungan manajemen. Dalam program itu, anggaran digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, kebutuhan operasional dan non operasional kantor setiap satker," katanya.
Selain itu, anggaran juga didominasi untuk program infrastruktur konektivitas, perumahan dan kawasan permukiman. Beberapa hal yang dicapai dari anggaran yang telah dicairkan setidaknya 50 persen, meliputi pembangunan jalan perbatasan di Long Semamu-Long Bawan sepanjang 16 kilometer, Long Boh-Metulang-Long Nawang sepanjang 33 kilometer.
Sedangkan preservasi jalan seperti pada Sekatak Buji-Malinau sepanjang 92 kilometer, Malinau-Mansalong-SP3. APAS sepanjang 17 kilometer, dan Lingkar Sebatik sepanjang 64 kilometer. Kemudian pemotongan obstacle bukit area landas pacu pada Bandara Long Ampung, pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sei Pancang, dan renovasi dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah di Bulungan, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan.
Adapun kendala dalam pelaksanaan APBN semester I tahun ini terbagi atas beberapa sektor, mulai dari permasalahan pada belanja infrastruktur, permasalahan anggaran belanja pembangunan ekonomi, pendidikan dan perlindungan sosial.
"Kemudian permasalahan pertahanan dan keamanan, serta permasalahan transfer ke daerah dan dana desa," katanya.
Melihat kondisi yang ada ini, Kanwil DJPb Kaltara melakukan beberapa upaya strategis, di antaranya memberikan layanan konsultasi kepada satker-satker baru ataupun pejabat perbendaharaan yang baru, khususnya mengenai aturan-aturan revisi dan penggunaan aplikasi. (iwk/ana)
