TARGET - Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memulai pembangunan Pelabuhan Bunyu, Kabupaten Bulungan tahun ini, molor. Sebab, hingga saat ini belum ada kepastian pelaksanaannya di lapangan.
Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid mengatakan, target pembangunan di tahun ini sebenarnya sudah masuk di blue print Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Karena, Pelabuhan Bunyu menjadi salah satu proyek prioritas untuk dibangun di provinsi termuda Indonesia ini.
"Mereka (Kemenhub, Red) juga sudah menyiapkan Detail Engineering Design (DED) serta perencanaan Pelabuhan Bunyu ini," ujarnya kepada Radar Kaltara belum lama ini.
Dijelaskannya, perkembangan terakhir masih ada persoalan pada pembebasan lahan untuk akses jalan masuk ke kawasan pelabuhan yang rencananya akan dibangun pada salah satu pulau di Kaltara ini.
"Lahan untuk akses jalan yang dibutuhkan itu panjangnya sekitar 200 meter dengan lebar sekitar 8 meter. Saat ini lahan itu masih milik Pertamina," katanya.
Menurutnya, persoalan lahan untuk jalan ini menjadi penting diselesaikan karena pusat meminta harus dihibahkan oleh Pertamina. Sementara, saran dari Pertamina lahan itu statusnya pemakaian bersama.
"Meskipun tidak luas, kalau di Pertamina itu proses hibah tersebut urusannya panjang. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan," katanya.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya berusaha untuk meyakini pemerintah pusat bahwa pemakaian bersama ini kata lain dari hibah. Hal ini menjadi prioritas untuk disikapi. Mengenai apa syarat-syarat yang dibutuhkan, akan dilengkapi.
"Makanya sempat turun tim dari pusat untuk melihat ini. Mudah-mudahan tahun 2022 itu sudah mulai dibangun," tuturnya.
Sedangkan untuk pembangunan pada sisi laut dari pelabuhan, sudah tidak ada masalah. Meskipun sebelumnya sempat terbentur dengan rencana pembangunan pipa migas, tapi sudah disikapi.
"Ternyata mereka juga baru dalam proses perencanaan dan mengurus AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan)," sebutnya.
Selain itu, dalam hal perencanaannya, Dishub Kaltara juga sedang melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan posisinya. Sebab, sesuai ketentuan, jarak pelabuhan milik Pertamina dengan yang baru minimal 400-500 meter.
Adapun estimasi kebutuhan anggarannya mendekati Rp 100 miliar. Jadi pelabuhan ini cukup representatif, dan jika terealisasi, maka ini akan menjawab harapan masyarakat Bunyu saat ini. (iwk/ana)
