TANJUNG SELOR – Pemasaran hasil pertanian masih menjadi permasalahan di wilayah Bulungan. Sehingga, Bulog berencana menyerap beras hasil produksi petani lokal. Kepala Perum Bulog Sub Divre Tarakan Suharsana mengatakan, pertemuan Senin (21/6) membahas rencana kerja sama antar Pemda Bulungan dangan Bulog terkait rencana penyerapan beras petani lokal.
“Beras yang kami serap ini untuk memenuhi kebutuhan beras di wilayah Kaltara. Khususnya di Bulungan,” kata Suharsana kepada Radar Kaltara, Selasa (22/6). Untuk jenis beras yang akan diserap,akan dibahas kemudian. Namun, berdasarkan penyampaian Bupati Bulungan Syarwani, Bulog diharapkan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyerap hasil petani lokal.
“Jadi, kami (Bulog) yang membeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,”bebernya.
Menurutnya, dari sisi kualitas beras lokal dengan beras Bulog tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Diharapkan, dengan penyerapan hasil pertanian ini petani lokal bisa lebih semangat dalam bercocok tanam.
“Selama ini kan yang dihadapi petani terkait pemasaran hasil produksi pertanian. Nah, diharapkan kedepan dengan adanya penyerapan ini tidak lagi menjadi permasalahan,” harapnya.
Penyerapan beras lokal, kata Suharsana,tidak ada batasan. Namun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “Kalau terlalu lama disimpan di gudang dikhawatirkan beras rusak. Untuk kapasitas GDT (Gudang Daerah Terpencil) Jelarai kurang lebih 4.000 ton,” ungkapnya.
Kapasitas itu diyakini cukup untuk menyerap hasil petani lokal. Setelah pertemuan dengan Bupati selanjutnya akan dilakukan pertemuan lebih lanjut dengan OPD teknis untuk membahas rencana ini.
“Pada dasarnya kami sudah menyetujui apa yang menjadi harapan bapak bupati,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, Bulog sudah menyampaikan komitmennya untuk menyerap beras petani lokal. Khususnya petani di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.
“Sekarang ini lahan pertanian disana (Sajau Hilir) sudah terbuka dengan kapasitas diatas 300-an hektare (ha) dengan produksi per hektare kurang lebih 5 ton. Nah, ini kan berpotensi besar,” ujarnya.
Untuk menyerap hasil petani lokal, pemerintah juga telah membuat kebijakan terkait kewajiban ASN untuk mengonversikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) ke beras petani lokal.
“Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda untuk menyusun Perbup (Peraturan Bupati) terkait kewajiban ASN untuk mengonversikan TPP ini,”bebernya. Diharapkan, dengan adanya kebijakan ini dapat menekan sekaligus mengakomodasi hasil pertanian lokal. “Iya, saya berharap Bulog bisa menjadi pasar utama petani Bulungan. Sehingga beras petani lokal bisa masuk ke Bulog. Saya yakin kalau beras lokal diserap secara otomatis pasokan beras dari luar dapat dibatasi,” pungkasnya. (*/jai/ana)
