TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltara tahun 2020, Selasa (22/6).
Rapat paripurna tersebut sebanyak tiga kali meliputi laporan Pansus LKPj Gubernur Kaltara 2020 kepada fraksi-fraksi DPRD Kaltara, pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap laporan Pansus LKPj Gubernur Kaltara 2020, serta penyampaian rekomendasi LKPj Gubernur Kaltara tahun 2020.
Pada rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPj Gubernur Kaltara tahun 2020 itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Andi Hamzah menanyakan kepada seluruh anggota DPRD Kaltara yang hadir apakah menerima dan menyetujui LKPj Gubernur Kaltara tahun 2020 itu atau tidak, alhasil semua menyatakan menerima dan setuju.
Namun, LKPj itu diterima dan disetujui dengan disertai beberapa catatan dari sejumlah fraksi. Di antaranya permintaan perbaikan dalam penyajian data kegiatan yang dibutuhkan DPRD serta evaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 ini.
“Penyampaian rekomendasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring yang dilakukan pansus terhadap LKPj Gubernur Kaltara tahun 2020,” ujar Andi Hamzah kepada Radar Kaltara saat ditemui usai rapat paripurna tersebut.
Sebenarnya, LKPj ini membahas soal pemerintahan atau kepala daerah sebelumnya. Dengan dasar itulah DPRD meminta kepada pemerintahan yang sekarang ini untuk lebih maksimal lagi dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya.
Dalam hal ini, DPRD turun ke lapangan tentu sesuai dengan tugas dan fungsinya, yakni melihat, menganalisa dan mengevaluasi. Dari itulah kemudian lahir rekomendasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dalam setahun kemarin.
“Harapan kita, apa yang menjadi rekomendasi ini dapat menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pemerintah khususnya Pemprov Kaltara ke depan untuk menjadikan Kaltara berubah, maju dan sejahtera,” pungkasnya. (iwk/lim)
