NUNUKAN - pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro kembali diperpanjang pemerintah pusat di 34 provinsi termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara), yang diberlakukan selama 14 hari.
Menanggapi hal tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Nunukan, Muhammad Amin, mengatakan perpanjangan PPKM sejak Selasa tanggal 15 Juni hingga 28 Juni 2021 ini disebabkan adanya peningkatan kasus Covid-19 pasca Idulfitri yang terjadi di Indonesia. Namun, untuk penerapannya di Nunukan masih menunggu kajian dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Nunukan.
Dijelaskan Amin, PPKM Mikro tahap ke-10 ini di dalam pengaturannya pembatasan kegiatan masyarakat harus mempertimbangkan perkembangan zonasi risiko wilayah di masing-masing daerah.
“Alhamdulillah untuk Nunukan masuk zona hijau, artinya PPKM ini tinggal dilihat perkembangan kasusnya, untuk di Nunukan perlu pengkajian lebih lanjut dalam waktu dekat akan melakukan rapat bersama tim Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Lanjutnya, PPKM masih cukup efektif dalam menekan laju penularan virus, dengan adanya kebijakan ini dibuat untuk dapat mengendalikan kasus Covid-19 secara tetap sasaran. Untuk pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pelaksanaan PPKM mikro dilakukan perubahan pengaturan dan mendasarkan pada zonasi risiko wilayah di daerah masing-masing.
Perlu diketahui keputusan mengeluarkan PPKM, jika dalam skala besar di provinsi itu keputusan dari kementerian. Sedangkan di kabupaten itu dari gubernur. Sementara untuk skala kelurahan atau RT cukup dengan keputusan kepala daerah, bupati atau wali kota.
“PPKM ini diperpanjang karena meningkatnya kasus Covid-19 pasca Lebaran Idulfitri di beberapa daerah, sehingga pemerintah memberikan perpanjangan PPKM,” kata Muhammad Amin.
Berdasarkan infografis Covid-19 Nunukan, Senin 21 Juni 2021, ada 1.482 konfirmasi. Sedangkan yang dirawat ada 33 orang dan yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 1.422 orang, sementara yang meninggal tercatat 27 orang. (raw/adv/lim)
