TANJUNG SELOR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Norhayati Andris menegaskan bahwa sejauh ini pihaknya belum membahas soal wacana Berau gabung ke Kaltara.
Namun, secara pribadi Norhayati menilai bahwa itu merupakan hal yang wajar. Karena, letak geografisnya juga memungkinkan, hanya butuh waktu sekitar 2 jam sudah bisa tembus dari Berau ke Tanjung Selor yang merupakan pusat pemerintahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
"Ditambah lagi hubungan emosional Berau dan Bulungan ini sangat baik, karena masih banyak berkeluarga. Jadi sangat memungkinkan sekali jika Berau gabung ke Kaltara," ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (21/6).
Hanya saja, semua itu tetap harus dikembalikan ke aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Karena, ini baru sebatas wacana dan harapan yang disampaikan oleh sejumlah pihak.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebutkan, jika memang ini menjadi satu perjuangan, maka mari bersama-sama semua pihak untuk melakukan pengkajian dengan melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh. "Sehingga nanti tidak ada yang pro dan kontra. Artinya, semua bisa satu bahasa untuk mendukung perjuangan ini," katanya.
Dijelaskannya, untuk mengusulkan ini untuk dibahas, tentu harus ada pengajuan berupa usulan secara resmi terlebih dahulu dari lembaga atau kelompok-kelompok organisasi, misalnya seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) atau organisasi lainnya.
"Jadi kita tunggu. Karena aspirasi yang disampaikan itulah nanti yang akan menjadi dasar kita mengajak sejumlah pihak terkait untuk rapat bersama," tuturnya.
Tentunya, untuk melakukan hal ini membutuhkan waktu dan kesepahaman bersama antar sejumlah pihak. Agar apa yang menjadi harapan bersama nantinya bisa terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan.
Sebelumnya, wacana untuk menggandeng Berau untuk bergabung ke Kaltara itu sudah beberapa kali dibicarakan. Namun, belum ada usulan secara resmi yang disampaikan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan pengkajian bersama.
Terakhir, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang kembali menyampaikan mengenai wacana untuk menggandeng Berau bergabung di provinsi termuda Indonesia ini. Hanya saja, sejauh ini respons dari masyarkat Berau masih ditunggu. "Kita yang mengajak gabung ke Kaltara. Semoga ada respons baik juga dari masyarakat Berau," tuturnya.
Zainal mengatakan, sebenarnya rencana penggabungan ini masih sebatas wacana. Namun demikian, Pemprov Kaltara berharap Pemkab Berau mau bergabung dengan provinsi termuda di Indonesia ini. “Saya sudah dua kali berkomunikasi dengan Pemkab Berau. Iya, besar harapan kita Pemkab Barau bergabung ke Kaltara,” kata Zainal, Jumat (18/6) lalu.
Lanjut Zainal, ada beberapa pertimbangan Pemprov Kaltara berhasrat mengajak Pemkab Berau bergabung. Pertama, Bankaltimtara sudah di Kaltara, bukan di Kaltim. “Begitu juga dengan PLN, Kemenkumham dan pajak. Jadi, sudah ada beberapa sektor yang menginduk di Kaltara,” ujarnya.
Untuk tahap awal, rencana ini dibahas dengan Pemkab Berau terlebih dahulu. Setelah itu melalui DPRD. “Kalau saya lihat Pemkab Berau ada respons untuk wacana itu,” bebernya.
Apalagi ke depan, Pemprov Kaltara berencana membangun infrastruktur jalan yang bagus dari Bulungan menuju Berau dan dari Kampung Baru tembus ke Tanjung Batu. “Ini kan lebih memudahkan komunikasi dan transportasi,” ungkapnya.
