NUNUKAN - Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid mengaku, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan telah membentuk tim khusus guna mencari solusi terhadap pegawai honor yang tidak produktif. Jumlahnya yang sudah melebihi kebutuhan dari jumlah kegiatan di tiap organisasi perangkat daerah (OPD), dianggap membebani APBD pada sisi biaya operasional.
Meskipun di tahun ini postur anggaran pemerintah daerah masih seimbang antara pengeluaran operasional dengan pembangunan. Akan tetapi hal tersebut sangat disayangkan lantaran efektivitas kinerja honorer yang tidak produktif.
"Kan sayang ni memperkerjakan orang yang tidak bekerja sebenarnya. Tetapi rumusan antara pengeluaran operasional dengan pembangunan itu masih seimbang saja. Untuk operasional Pemda masih 36 persen. Artinya semua terkaver maka dari itu honorer masih kami toleransi saat ini," kata Hj Laura belum lama ini.
Agar pegawai honorer ini tetap terakomodir atau dipekerjakan, salah satunya dengan melakukan pengalihan antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan tenaga honorer. Hanya saja, kebutuhan pada dinas tertentu ini tidak sebanding dengan jumlah pegawai honor yang dibutuhkan pada OPD bersangkutan sehingga masih banyak yang tidak dapat diakomodir lagi. "Kedepannya, OPD yang honorernya sudah tidak efektif, bisa melakukan perampingan. Dengan catatan harus memberikan solusi juga," ucap Bupati.
Hj Laura menyebutkan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan (DPUPRPKP) Nunukan jumlah pegawai honor mencapai 400-an orang. Sementara pekerjaan setiap tahun di DPUPRPKP ini tidak sampai dari 30 kegiatan. Sehingga hal tersebut dianggap tidak efektif.
"Awalnya, kami berfikir melakukan subsidi silang ke sektor pertanian. Tetapi lahan Pemerintah ini banyak lahan gambut sehingga itu agak sulit untuk ditanami. Rencana awal ini kami siapkan 100 hingga 200 orang untuk dipindahkan ke sektor itu nyatanya hanya bisa 20 orang saja," ungkapnya.
Diakui Hj Laura, saat ini banyak juga honorer yang sudah resign dan mulai bergeser melakukan pekerjaan lainnya.Tak jarang dari mereka melakukan usaha di bidang kuliner. "Mungkin pendapatan Rp 1 juta dirasakan kurang sehingga mereka resign. Tetapi mereka kembangkan usaha seperti buka kafe. Mudah mudahan kedepan ekonomi lebih menggeliat lagi, sehingga mereka punya alternatif," pungkasnya. (raw/fly/adv)
