MANAGED BY:
SABTU
25 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

ADV

Rabu, 16 Juni 2021 17:10
DP3AP2KB Gelar Rakor Mengatasi Pernikahan Dini
RIKO ADITYA/RADAR TARAKAN RAPAT KOORDINASI: Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Amin yang di dampingi Kepala DP3AP2KB Nunukan Farida Ariyani, bersama stakeholder lainnya mengadakan rapat koordinasi dalam rangka mengatasi pernikahan dini.

NUNUKAN - Pernikahan dini sangat berbahaya khususnya terhadap anak perempuan di bawah umur. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nunukan melakukan Rapat Koordinasi dengan stakeholder terkait.

Rapat yang digelar di ruang pertemuan lantai I Kantor Bupati Nunukan, Selasa (15/6) ini diPimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Amin. Dalam rangka upaya pemerintah mengatasi pencegahan agar pernikahan dini tidak terjadi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Nunukan Farida Ariyani, mengatakan berdasarkan data Dinas Kesehatan Nunukan di tahun 2018 usia kehamilan dibawah umur ada 607 dan jumlah ini terus meningkat di tahun 2019. Sementara di 2020 terjadi penurunan namun angka rekomendasi pernikahan dini terus meningkat.

Lanjutnya peningkatan angka pernikahan di bawah umur ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama atas keinginan orang tua, kemudian faktor lingkungan, ditambah lagi di masa pandemi ini aktivitas anak-anak kurang terawasi.

"Untuk mencegah hal itu, tidak bisa DP3AP2KB saja yang bergerak. Harus ada stakeholder, pemangku kepentingan juga ikut terlibat, seperti Dinas Pendidikan, Pengadilan Negeri, Kemenangan dan instansi lainnya," katanya kepada awak media di sela-sela kegiatan.

Diakuinya, DP3AP2KB juga sudah sering melakukan sosialisasi terus menerus tentang risiko pernikahan atau perkawinan usia dini, dan pentingnya upaya-upaya untuk mencegah pernikahan usia dini terjadi, sehingga angka pernikahan usia dini di Kabupaten dapat teratasi. "Maunya dari kami, ini bagusnya dibentuk satgas dari instansi terkait untuk melakukan sosialisasi sekaligus pemahaman kepada orang tua maupun anak anaknya," terangnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Amin mengatakan, peran stakeholder dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur perlu dioptimalkan. Untuk memperkuatkan program ini juga perlu regulasi atau aturan yang bisa dijadikan pedoman, baik dalam bentuk aturan daerah maupun dalam bentuk peraturan Bupati sehingga dapat dijadikan regulasi spesifik untuk daerah nantinya.

Upaya lainnya yang disampaikan Amin, dari hasil rapat tersebut, juga meminta ke Dinas Pendidikan agar anak-anak sekolah diberikan pemahaman tentang pencegahan pernikahan dini tersebut. Sebab, sangat penting untuk sama-sama dipahami terutama oleh para pelajar sekolah yang usianya belum cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. "Kalau bisa Dinas pendidikan memasukkan hal ini menjadi materi muatan lokal. Dan juga bagaimana memperketat anak anak sekolah ini pada jam sekolah," tekannya.

Tak hanya itu, pemerintah juga berencana akan membuat satgas pencegahan pernikahan dini. Dimana satgas ini nantinya berperan memberikan informasi, pemahaman pengetahuan kepada anak anak, orang tua, pihak keluarga maupun lingkungan pihak sekolah agar bisa di tangani atau dilakukan pencegahan. “Rencana kami juga akan membuat satgas pencegahan pernikahan dini. Satgas ini akan kita libatkan semua instansi yang terkait," pungkasnya. (raw/fly/adv)

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 17 September 2015 15:41

Upaya Ciptakan Ketahanan Pangan

<p><strong>MALINAU</strong> - Rembug tani guna mewujudkan program swasembada beras…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers