TANJUNG SELOR – Beberapa ruas jalan di wilayah Bulungan dalam kondisi rusak. Salah satu penyebabnya karena masih banyaknya aktivitas kendaraan mengangkut muatan melebihi tonase.
Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala mengatakan, perusahaan perkebunan di wilayah Bulungan cukup banyak. Namun aksesnya masih sangat terbatas. Diharapkan ke depan pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah tidak dibatasi. "Namanya akses jalan penghubung. Mutlak harus sesuai standar nasional," kata Ingkong Ala kepada Radar Kaltara, Selasa (15/6).
Misalnya, akses jalan menuju Kecamatan Tanjung Palas Timur. Ke depan pembangunan diharapkan dapat disesuaikan dengan standar nasional. Sehingga pengerjaannya tidak dilakukan berulang-ulang. "Kalau masuk perkampungan. Seperti kawasan transmigrasi disesuaikan dengan kemampuan," ungkapnya.
Menurutnya, salah satu penyebab kerusakan jalan yang terjadi selama ini salah satunya disebabkan adanya aktivitas truk yang bermuatan berlebihan. “Setiap jalan itu kan memiliki beban minimal, kalau melebihi beban tentu akan amblas jalan,” ujarnya.
Misalnya, di Jalan Sengkawit. Beban minimal 8 ton. Apabila melebihi beban tentu jalan akan rusak. Apalagi kalau melintas itu bukan hanya satu-dua kali. “Sebagus apapun jalan yang dibangun kalau yang melintas melebihi batas tentu akan cepat rusak jalan,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishub Kaltara Aswadi mengatakan, untuk mengatasi kelebihan muatan kendaraan diperlukan jembatan timbang. Namun detail engineering design (DED) pembangunan fasilitas ini sudah diserahkan kepada Kemenhub. “Tetapi kita tidak tahu apakah usulan itu diterima atau tidak,” kata Aswadi.
Sebab, untuk penganggaran pembangunan kewenangannya ada di Kemenhub. Rencananya fasilitas ini akan dibangun di dua ruas jalan. Yakni, Tanjung Selor-Berau dan Tanjung Selor-Malinau. Namun sembari menunggu jembatan ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara.
Koordinasi itu dilakukan untuk memberikan tindakan preventif kepada pengendara truk yang membawa muatan berlebihan. Misalnya kapasitas muatan truk hanya 10 ton tapi yang dibawa melebihi 10 ton, tentu hal itu sudah sangat menyalahi aturan yang ada. “Dari Polda itu akan menggunakan jembatan timbang portable untuk melakukan tindakan, sehingga akan lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana,” ujarnya.
Nantinya tindakan preventif itu tidak hanya terpusat di satu titik saja, akan berpindah-pindah. Misalnya bulan ini di Malinau, bulan depan pindah lagi di Tanjung Selor. “Jadi tindakan itu dilakukan tidak hanya di satu titik saja,” bebernya.
Namun tindakan yang dilakukan itu tidak dengan memberikan sanksi, melainkan sekadar imbauan saja. Namun jika masih ditemukan membawa muatan berlebihan tentu akan ada sanksi yang diberikan. “Sanksi yang diberikan bisa saja berupa penilangan,” sebutnya.
Aswadi menambahkan, pembangunan jembatan timbang ini dinilai penting, selain untuk menertibkan kendaraan yang membawa muatan berlebihan, jembatan timbang juga dinilai mampu mengurangi penyebab kerusakan jalan. “Kita ketahui bersama, selama ini kerusakan jalan lebih disebabkan karena kendaraan yang membawa muatan berlebihan,” ungkapnya. (*/jai/ash)
