TANJUNG SELOR – Tahun ini, program ‘dokter terbang’ untuk daerah perbatasan dan terpencil di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali dilanjutkan. Sedikitnya, pemerintah mengucurkan anggaran sekitar Rp 1,98 miliar untuk program kemanusiaan ini.
Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Dedy Prasetyanoor mengatakan, total dana sekitar Rp 1,98 miliar itu terdiri dari Rp 980 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sekitar Rp 1 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Untuk yang dari APBD itu kita bagi 10 titik daerah perbatasan dan terpencil di Nunukan dan Malinau. Mungkin ini nanti dibagi per kabupaten itu 5 titik. Jadi kita menyesuaikan,” ujarnya kepada Radar Kaltara di Tanjung Selor, Minggu (13/6).
Saat ini, dana dari APBD untuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) itu sudah satu kali jalan di Desa Setulang, Malinau yang dilaksanakan pada Maret lalu. Dalam hal ini, ia memastikan program ini akan berjalan maksimal karena semua itu sudah terjadwalkan pelaksanaannya. “Kita optimistis program kemanusiaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara ini akan berjalan sesuai rencana,” tuturnya.
Sedangkan dana yang bersumber dari APBN untuk pelayanan kesehatan bergerak, itu hanya difokuskan untuk satu titik di daerah Pujungan, Malinau. Tentu pelaksanaannya juga akan disesuaikan dengan akomodasi transportasinya.
“Untuk ini (APBN, Red) sudah kami kalkulasikan dengan hasil bisa sekitar 4 kali melakukan pelayanan kesehatan bergerak,” katanya.
Jadi, di pelayanan kesehatan bergerak ini sudah termasuk pelayanan edukasi, seperti pelatihan terhadap tenaga perawat dan bidan yang ada di daerah Pujungan tersebut, utamanya terkait seperti apa cara melakukan penanganan terhadap pasien. “Pemberian edukasi itu akan dilakukan langsung oleh dokter spesialis masing-masing,” sebutnya.
Untuk diketahui, anggaran yang bersumber dari APBD untuk pelayanan ‘dokter terbang’ di Kaltara tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 lalu yang dianggarkan sekitar Rp 3 miliar.
Salah satu penyebab terjadinya penurunan anggaran ini karena dampak dari pandemi Covid-19 yang hingga kini belum diketahui kapan berakhirnya. Sehingga Pemprov Kaltara masih melakukan penyesuaian dan refocusing APBD untuk penanganan Covid-19 sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat. (iwk/eza)
