NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten Nunukan telah mengusulkan tambahan kuota liquefied petroleum gas (LPG) atau tabung gas non subsidi untuk 5,5 kilogram maupun 14 kilogram. Penambahan ini dimaksud untuk mengatasi persoalan kelangkaan LPG baik yang subsidi maupun non subsidi.
Dengan penambahan kuota tersebut, secara perlahan juga akan memutus mata rantai ketergantungan pemakaian gas subsidi. Tak hanya itu, masuknya LPG Indonesia ke wilayah Kabupaten Nunukan sejak tahun 2014, secara perlahan juga mampu menggeser tabung gas dari Malaysia yang selama bertahun-tahun digunakan masyarakat umum.
Kepala Dinas Perdagangan, Ir. H. Dian Kusumanto mengatakan, untuk saat ini LPG non subsidi yang tersedia di Nunukan baru 5,5 kg dan ada juga 14 kg. Namun jumlahnya ini masih sedikit. “Meskipun tabung gas non subsidi tersedia, namun daya beli masyarakat di Nunukan cukup bagus. Ditambah lagi ketersediaan tabung gas dari Malaysia sudah jarang beredar di masyarakat Nunukan," jelasnya.
Diakui Dian, Pemkab Nunukan telah menunjuk salah satu agen di Pulau Sebatik khusus untuk LPG non subsidi. Sehingga kedepannya LPG non subsidi ini bisa tersedia dengan cukup. "Di Juni ini ada agen yang sudah ditunjuk untuk melayani tabung gas non subsidi, sehingga bisa terpenuhi semuanya. Baik tabung gas yang 5 kg, 12 kg, maupun yang 14 kg," bebernya.
Dijelaskan Dian, berdasarkan harga, LPG non subsidi dari Indonesia lebih murah apabila dibandingkan dengan LPG subsidi dari Malaysia. Meskipun murah namun ketersediaan di Nunukan masih langka. Karenanya, selain meminta penambahan kuota LPG non subsidi sebagai pengimbang LPG subsidi, Dian turut mengimbau masyarakat untuk sadar diri lantaran LPG 3 kg ini diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu.
"Makanya kami dorong pengusaha untuk menyiapkan kuota LPG non subsidi ini lebih banyak. Sehingga bisa dipakai menyeluruh," pungkasnya. (raw/fly/adv)
