TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya agar Toko Indonesia yang dibangun di Krayan, Nunukan dapat segera terkelola secara maksimal untuk kepentingan masyarakat perbatasan.
Dikatakan Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Hasriyani, sudah ada SK penunjukan oleh perusda (perusahaan daerah) Kaltara untuk mengelolanya.
Wanita berhijab ini berharap, pengelolaan Toko Indonesia itu nantinya dapat dilakukan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi termuda Indonesia ini.
Namun, secara tenis di lapangan, diharapkan Toko Indonesia ini nanti sebaiknya dioperasikan oleh perusda dengan bekerja sama terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi yang ada di daerah tersebut.
“Jadi, Toko Indonesia ini nanti memang tempat drop barang saja. Sedangkan untuk sasaran ke masyarakat atau ke desa-desanya nanti, itu dilakukan oleh pihak yang ditunjuk menjadi mitra kerja,” jelasnya.
Artinya, apakah mitra kerja itu nanti BUMDes atau koperasi yang ada di Krayan, tentu semua itu tergantung kesepakatan dengan perusda yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kaltara. Dalam hal ini, Toko Indonesia juga diharapkan dapat menopang program subsidi ongkos angkut (SOA) barang di wilayah perbatasan itu. Agar barang subsidi ini dapat benar-benar dimanfaatkan masyarakat di wilayah tersebut.
“Tujuan kita itu tak lain adalah untuk menyesuaikan disparitas harga, supaya masyarakat di perbatasan juga bisa menikmati barang dalam negeri dengan harga yang sama dengan di perkotaan,” tuturnya.
Selain itu, saat ini pihaknya juga sudah mengusulkan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk tol laut di Kaltara tahun 2021 ini. Harapannya, semua ini dapat mendukung untuk pemenuhan kebutuhan di Kaltara. “Kan awalnya itu tol laut di Kaltara ini hanya di Nunukan. Untuk tahun 2021 sudah ada tol laut dari Surabaya ke Tarakan,” sebutnya.
Sebelumnya, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Gat Kaleb mengatakan, di Krayan ada terdapat 89 desa. Sehingga, jika sejumlah desa ini membentuk konsorsium BUMDes, itu bisa mengelola Toko Indonesia tersebut. “Tapi, supaya tidak mematikan usaha orang di sana, fungsinya hanya sebagai penyuplai. Jadi, dari situ (Toko Indonesia) disuplai ke toko-toko masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Politisi Partai Demokrat ini, Toko Indonesia tersebut jangan melakukan penjualan eceran kecil-kecilan. Agar usaha masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman Kaltara ini tetap bisa jalan seperti biasa. “Kalau kita skema yang ingin dibangun seperti itu. Karena usaha masyarakat lokal ini juga harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan perdagangan yang adil, khususnya di Krayan. Sehingga dapat menguntungkan semua pihak. “Jadi, uang dari desa itu tidak keluar, melainkan akan di situ saja,” ujarnya. (iwk/eza)
