PMI Diduga Alami Tindak Percaloan

- Kamis, 10 Juni 2021 | 15:34 WIB
MANTAN PMI: Sejumlah PMI ilegal yang masuk ke Krayan dari Malaysia, masih berada di penampungan BP2MI Nunukan. FOTO: RIKO ADITYA/RADAR TARAKAN
MANTAN PMI: Sejumlah PMI ilegal yang masuk ke Krayan dari Malaysia, masih berada di penampungan BP2MI Nunukan. FOTO: RIKO ADITYA/RADAR TARAKAN

NUNUKAN - Sejumlah PMI ilegal dari Malaysia, mengaku masih melalui perantaraan calo setelah berada di Krayan. Meski sudah ditangani tim Satgas Penanganan Covid-19 di Krayan, para PMI tersebut masih saja dimintai sejumlah pembayaran.

Seperti yang dikatakan Kelaudius misalnya. PMI yang selama di Malaysia itu bekerja di perusahaan kayu mengaku, dirinya dicalo sampai jutaan rupiah untuk biaya dirinya pribadi. Namun tidak hanya terhadap dirinya, itu juga terjadi kepada 3 rekannya dan 7 PMI lainnya.

Padahal, Klaudius mengaku dirinya dijemput petugas Satgas Penanganan Covid-19 di Krayan dan diantar ke penginapan. Namun masih dimintai biaya transportasi seperti pembayaran transportasi angkutan mencapai Rp 600 ribu. “Ya, kami bayar sampai Rp 600 ribu itu, setelah kami sampai di penginapan,” ungkap Kelaudius saat diwawancarai, Rabu (9/6).

Rekan Kelaudius bernama Yernias juga mengaku demikian. Mereka menggunakan mobil dari daerahnya di Lawas, Malaysia, sampai ke perbatasan Long Midang, Krayan, membayar sampai RM 200 untuk satu orang. Pembayaran itu diberikan kepada calo yang ada di Malaysia. Namun tak disangka, saat di Krayan, dirinya masih diminta membayar sejumlah biaya seperti pemeriksaan swab sampai transportasi pesawat dari Krayan ke Nunukan. “Saya sendiri totalnya sampai satu juta lebih, itu biaya swab yang kedua bayar dan biaya pesawat. Kalau penginapan dan makan, terus swab pertama, kami tidak bayar,” tambah Yernias.

Baik Kelaudius dan Yernias pun mengaku nekat pulang karena perusahaannya sudah tidak beroperasi lagi di Malaysia. Setelah pulang, dirinya pun menegaskan enggan kembali ke Malaysia lagi.

Bisa masuk sampai ke Krayan, mereka mengaku kucing-kucingan dengan aparat Malaysia. Sesampainya di Krayan, mereka inisiatif melaporkan diri masuk secara ilegal ke aparat setempat di Krayan dan akhirnya diserahkan ke aparat desa. Selain mereka berdua, masih ada 7 PMI yang bernasib sama.

Dikonfirmasi soal dugaan calo, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Nunukan, Aris Suyono mengatakan, yang menangani PMI masuk ke Krayan, di-back up Satgas Penanganan Covid-19 dari kecamatan. Ada biaya yang dikeluarkan dari BNPB melalui BPBD Nunukan.

“Kalau penginapan yang saya tahu dibiayai, kalau yang lain-lain misal seperti ongkos pesawat, kami kurang tahu detailnya, masing-masing ya dananya itu, dari BPBD dan BP2MI,” ujar Aris.

Kasubdit Kedaruratan pada BPBD Nunukan, Hasan mengatakan, pembiayaan PMI yang masuk ke Krayan dianggarkan fasilitasnya. Perlakuan mereka di Krayan dan di Rusunawa Nunukan, akan disamakan, hanya beda tempat. Sementara persoalan biaya transportasi, wewenang BP2MI, karena BPBD sendiri, hanya untuk biaya karantina.

“Kalau soal ada yang mengurus, itu memang ada. Sama dengan seperti di Sebatik, PMI ini ada pengurusnya, bedanya lewat Krayan saja, tapi kita tahu juga ada pengurusannya, apalagi PMI ini ilegal, bukan lewat jalur resmi. Persoalan ini memang kita semua pihak kesulitan jika memang PMI keluar biaya lagi, apalagi soal calo, itu di luar kami sudah,” tambah Hasan.

Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat BP2MI, Arbain mengatakan, setelah sampai di Nunukan. Pembiayaan para PMI tersebut, memang akan ditanggung BP2MI termasuk mengganti pembiayaan percaloan transportasi yang terjadi di Krayan. Hanya, para PMI harus menunjukkan bukti-bukti percaloan tersebut, baru pihak BP2MI akan mengganti biayanya.

“Mereka yang dari Krayan ini, tinggal 10 orang saja, yang sebelumnya sudah dipulangkan. Mereka juga rencananya dipulangkan hari ini (kemarin) dan semua biaya pemulangan kami tanggung termasuk mengganti ongkos tiket pesawat. Asal mereka bisa menunjukkan bukti tiketnya, akan kami ganti,” kata Arbain.

Selian menangani pemulangan PMI ilegal, Arbain juga menegaskan, pihaknya terus berusaha mencegah PMI masuk nonprosedural ke Malaysia dengan melakukan razia kepada penumpang dari luar Nunukan yang baru masuk di Nunukan. Apalagi di Malaysia sendiri saat ini, sudah banyak perusahaan tutup di Malaysia sehingga perusahaan mengurangi pekerjanya. Bahkan, pekerja yang resmi setelah selesai kontraknya, tidak diperpanjang lagi. “Makanya banyak mereka ingin pulang kembali ke Malaysia,” tambah Arbain. (raw/lim)

 

Editor: anggri-Radar Tarakan

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X