MANAGED BY:
KAMIS
24 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 09 Juni 2021 14:30
Aksi Tagih Janji, Bandara: Niat Kami Percepat Panitia Pengadaan
TAMPUNG ASPIRASI: Kepala Bandara Juwata Tarakan, Agus Priyanto berdialog langsung peserta aksi yang menyampaikan permasalahan lahan Bandara Juwata Tarakan, Selasa (8/6). IFRANSYAH/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO,

TARAKAN - Belum adanya penyelesaian permasalahan lahan di Bandara Internasional Juwata Tarakan, warga dari sejumlah elemen organisasi melakukan aksi yang mereka namai Aksi Menagih Janji Bandara, Selasa (8/6).

Adapun aksi yang dimulai pada pukul 09.00 WITA tersebut terdiri dari Forum Mayarakat Bandara, LMND, IMM, PMKRI, HMI dan Pembebasan, para peserta aksi menyampaikan aspirasinya di depan pintu masuk Bandara Internasional Juwata Tarakan.

Dalam aksi ini, Kepala Bandara Juwata Tarakan, Agus Priyanto berdialog langsung peserta aksi untuk mendengarkan aspirasi yang ingin disampaikan terkait permasalahan lahan di Bandara Juwata Tarakan. “Kami siap menampung aspirasi dari seluruh masyarakat Tarakan, kami sebagai pelaksana di lapangan tidak mempunyai kewenangan mengatakan iya atau tidak, namun aspirasi yang ingin disampaikan akan dibawa ke kantor pusat yakni Kementerian Perhubungan,” tuturnya.

Dirinya menyampaikan bahwa Bandara Juwata Tarakan kapasitasnya hanya sebagai pelaksana di lapangan, sehingga tidak memiliki kebijakan untuk membayar atau tidak. “Kapasitas kami hanya sebagai pelaksana di lapangan, notabane tidak memiliki kebijakan bisa bayar atau tidak,” ucapnya.

Terkait persoalan ini, pihaknya sudah membuat surat ke gubernur dan Kakanwil BPN di tingkat provinsi. Tujuan dari surat tersebut tidak lain untuk mempercepat pembentukan panitia percepatan pengadaan tanah di Bandara Juwata Tarakan. “Kami sudah reaktif, hal tersebut bisa dilihat dari kehadiran kami dalam undangan DPRD Tarakan membahas persoalan ini untuk didiskusikan, kami juga suudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan dan BPN, permasalahan utama adalah alas hak,” ucapnya.

Bila masyarakat memiliki alas hak yang sudah dilegalisir BPN, pihaknya siap memfasilitasi untuk diajukan ke kantor pusat, adapun dalam penilaian alas hak pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait hal itu. “Bila saya diberikan data, saya tidak bisa memastikan ini benar atau tidak, justru BPN yang memiliki kewenangan terkait hal itu. Selain itu saya tidak memiliki kapasitas menjanjikan nanti besok akan saya bayar, minggu depan saya akan bayar,” tuturnya.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Selasa, 01 September 2015 09:51

Pamitan, Budiman Sebut ‘Jas Merah’ dan ‘Semut Api’

<p>TANJUNG SELOR-Masa jabatan Budiman Arifin dan Liet Ingai sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers