NUNUKAN - Menindaklanjuti surat dari Pemkab Nunukan terkait kelangkaan tabung gas LPG yang pernah terjadi sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menggelar operasi pasar gas LPG 3 kilogram (kg) di Kelurahan Nunukan Tengah dan Nunukan Timur, Senin (17/5).
Setidaknya ada 560 tabung gas LPG yang disalurkan ke kedua kelurahan tersebut. Masing-masing kelurahan diberikan jatah 280 tabung gas LPG. Penyaluran pun langsung lakukan di kantor kelurahan kepada warga yang memang membutuhkan tabung gas LPG tersebut.
Sales Branch Manager Rayon V Kaltimut PT Pertamina (Persero), Azri Ramadan Tambunan mengatakan, operasi pasar tersebut, sengaja digelar karena permintaan langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. “Ya, operasi pasar ini, kami lakukan karena ada permintaan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan sebagai tindak lanjut isu kelangkaan tabung gas LPG 3 kg di Nunukan khususnya di Kelurahan Nunukan Tengah dan Nunukan Timur ini,” ungkap Azri kepada sejumlah awak media, Senin (17/5).
Dijelaskan Azri, penyaluran tersebut hanya bersifat sesekali. Kuota yang diberikan bukanlah penambahan tabung gas LPG reguler, melainkan hanya insidental. Kuota tabung gas LPG untuk Nunukan sendiri, disebutkan Azri sebanyak 74 ribu dalam sebulan.
Dikarenakan kondisi geografis Nunukan yang transportasi hanya bisa dilewati jalur laut, pengambilan tabung gas LPG pun, membutuhkan waktu 5-7 hari. Penyaluran 74.000 tabung tersebut, akan disalurkan bertahap setiap pekannya.
Disinggung soal kelangkaan, Azri tidak menampik adanya keterlambatan kapal LCT pengangkut LPG dari Balikpapan ke Tarakan. Faktor cuaca juga menjadi alasan klasik karena menurut Azri, cuaca sangat tidak bisa dihindari jika sedang cuaca buruk. Akibatnya, penyaluran pun terkendala.
Sayangnya kelangkaan itu terjadi tidak hanya sesekali saja. Setiap tahunnya, kelangkaan LPG di Nunukan seperti tidak terhindarkan. Azri menanggapi hal itu, tentunya akan menjadi PR pihaknya dan Pemkab Nunukan. “Memang yang perlu menjadi evaluasi lagi bagi kami dan pemerintah daerah di Nunukan ini sebenarnya, disini kan tabung gas LPG seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro, tapi apakah demikian?” tanya Azri.
“Padahal kalau pengawasan, kami sudah maksimal melakukan pengawasan, tapi mungkin hasilnya saja yang belum maksimal. Kalau dari petugas, semuanya sudah berusaha maksimal untuk melakukan pengawasan,” tambah Azri.
Meski begitu, dalam menangani kelangkaan, rencana beroperasinya stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) atau suplai poin untuk pengisian tabung gas LPG di Tarakan, akan menjadi alternatif menghadapi kelangkaan. Juni mendatang, SPBE tersebut direncanakan dioperasikan. Dengan begitu, pihak PT Pertamina (persero) tidak menggunakan suplai dari Balikpapan lagi. Ketahanan stok yang bisa berlangsung selama 20 hari, diharapkan menjadi solusi keterlambatan suplai dan kelangkaan LPG di Nunukan.
Sementara itu, Kabag Ekonomi Setkab Nunukan, Muktar mengatakan, pihaknya memang bersurat ke PT Pertamina karena adanya isu kelangkaan tabung gas LPG yang terjadi belum lama ini di dua Kelurahan Nunukan Tengah dan Nunukan Timur tersebut.
Dijelaskan Muktar, Pemkab Nunukan memang bermohon digelarnya operasi pasar hanya dilakukan di kedua kelurahan tersebut, dikarenakan isu kelangkaan sebelumnya, hanya terjadi di dua kelurahan dimaksud.
Muktar sendiri menduga, kelangkaan terjadi diduga karena banyaknya surat keterangan tidak mampu (SKTM) baru yang dikeluarkan tidak untuk warga miskin. Sementara SKTM tersebutlah, syarat utama yang dibawa warga tidak mampu untuk mengambil tabung gas LPG. “Di Nunukan Timur itu, banyak membeludak SKTM baru, banyak orang di pelabuhan terdampak lockdown Malaysia, tidak ada lagi aktivitas di pelabuhan. Akhirnya diduga muncul orang miskin baru. Cuma ada dugaan, 1 keluarga, punya 3 SKTM, ada kemungkinan SKTM dipalsukan,” ungkap Muktar.
Padahal jika melihat jumlah warga miskin di Nunukan sebanyak 6.000 dengan penyaluran LPG per minggunya capai angka 10.000 tabung, masih tersisa 4.000 tabung lagi. Meski demikian, kelangkaan masih saja terjadi. Hal itulah yang menjadi pertanyaan Pemkab Nunukan. “Memang diduga pemakaiannya sudah bercampur, tidak hanya warga miskin saja yang menggunakan, namun dari kalangan lain,” tambah Muktar.
Menghadapi hal tersebut, Selasa (18/5) Pemkab Nunukan akan menggelar rapat pembahasan tabung gas LPG tersebut bersama semua pihak terkait di antaranya dari PT Pertamina dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltara. “Nanti kami mau bandingkan data di DTKS dengan SKTM yang dikeluarkan, apakah betul sesuai dengan datanya. Jika ada temuan, tetap akan kami beri sanksi teguran, kalau memang sudah kelewatan, kami serahkan yang menangani dalam hal ini kepolisian,” jelas Muktar. (raw/lim)
