MANAGED BY:
JUMAT
25 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Minggu, 09 Mei 2021 22:03
Warga Desak-desakan Demi Dapatkan LPG 3 Kg
IST BERDESAK-DESAKAN: Warga Tembaring, Sebatik Barat terlihat berdesak-desakan antri tabung gas LPG.

PROKAL.CO,

NUNUKAN - Kelangkaan LPG yang berdampak terjadinya antrean berdesak-desakan di Tembaring Sebatik Barat, ini disesalkan anggota DPRD Dapil Sebatik, Andre Pratama. Diakui Andre, penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) , merupakan sebuah solusi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dalam menangani kelangkaan LPG. Namun, di sisi lain, anggota DPRD Nunukan juga telah menyampaikan sejumlah hal penting, utamanya dipermasalahan pengawasan.


Sebatik sendiri, punya kuota tabung gas sebanyak 36.690 yang terealisasi dalam sebulannya dari jatah 45.360 tabung gas. Dalam hal ini, pengawasan yang penting dilakukan. Misal, kapal pengangkut LPG milik agen yang sampai di Sebatik dan merapat di dermaga, harus ada tim dari Pemkab bersama Satpol PP untuk pengawasan.
“Jadi agen itu harus memperlihatkan surat jalan dari Pertamina berapa tabung yang mereka bawa di atas kapal. Tabung dari atas kapal berapa hingga turun di atas mobil truk berapa, itu harus di hitung. Nanti truk dikawal menuju pangkalan lagi, supaya pastinya jumlah turun di pangkalan benar sekian kuota. Yang sekarang sering terjadi itu, di pangkalan yang biasanya harusnya mendapatkan kuota 100, malah hanya dapat 70. Itulah penyebabnya warga itu berdesak-desakan,” ungkap Andre saat dikonfirmasi, Minggu (9/5). (raw/udn)


Berita selengkapnya, baca Radar Tarakan edisi Senin besok.

loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers