TANJUNG SELOR – Progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan dipastikan akan menopang Proyek Stategis Nasional (PSN) di Kaltara seperti Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Sebab, PLTA Sungai Kayan merupakan PLTA terbesar di Asia Tenggara dengan renewable energy atau energi terbarukan sehingga menjadi perhatian dunia.
“Di Kaltara PSN itu PLTA Sungai Kayan, Industrial Park, Pelabuhan Internasional Tana Kuning. Jadi, PLTA terbesar di Asia Tenggara dengan renewable energy yang menjadi perhatian dunia karena sangat kinclong,” ucap Anggota DPR RI Dapil Kaltara Deddy Yevri Hanteru Sitorus.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjelaskan, progres PLTA Sungai Kayan ini sudah berjalan. Dan akan lebih cepat lagi lantaran belum lama ini Menko Maritim telah mengumpulkan sebanyak enam menteri untuk membahas percepatan PLTA Sungai Kayan. Sebab, akselerasi dari PLTA yakni KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.
“Sebenarnya sudah jalan. Dan akan dikebut pemerintah. Karena Minggu lalu Menko Maritim dan investasi mengumpulkan enam menteri atas aklerasi kawasan industri dan PLTA,” jelasnya.
Lanjutnya, jika PLTA Sungai Kayan telah dibangun akan berimbas pada KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi akan menjadi kawasan industri terbesar dengan luas hingga berlasan ribu hektare. Dan upaya itu merupakan komitmen dari Presiden Joko Widodo.
“KIPI menjadi green industrial park terbesar di di dunia dengan luas 12.500 ha. Dan pidato Presiden di depan Leaders Summit, ini menjadi komitmen. Desember sudah harus groundbreaking yang namanya PLTA,” sebutnya.
Selain itu, investasi kawasan industri akan dibangun yang layak 6 ribu megawatt (MW), namun memiliki potensi 9 ribu MW. Sehingga, 5 atau 6 bendungan akan dinikmati perusahaan besar yang membutuhkan listrik murah. Dikarenakan ongkos produksi tidak memungkinkan jika sumber bahan bakar yang lain. Seperti batu bara dan minyak.
“Ini sudah jadi komitmen Presiden, mudah-mudahan tahun depan sudah kelihatan. Jadi, ini memang sudah lama terlambat karena belantara regulasi kita tidak memberikan iklim kondusif. Makanya adanya UU Cipta Karya dimana proses perizinan dan segala macam lebih mudah. Maka ini akan menjadi pembuktian. Sudah mulai jelas menurut saya,” tegasnya.
Ia menguraikan jika yang menjadi persoalan selama ini yakni listrik, tanah dan air bersih. Sehingga jika ingin membangun pengelolaan rumput laut ada air namun tidak ada listrik aka menjadi persoalan.
Seperti Tarakan dan Nunukan yang menggunakan gas. Sedangkan untuk harga gas lebih mahal dibanding diesel misalnya. Untuk itu ia menegaskan PLTA menjadi perhatian untuk industri yang akan datang. Dengan begitu bisa membuka lapangan kerja hingga 200 ribuan orang.
“Itu berbasis energi ramah lingkungan bukan berbasis energi berbahan fosil seperti batu bara dan minyak. Dengan renewable energy PLTA dan Kaltara sebagai penyangga IKN berbasis green environment. Dan komitmen global kita terhadap penurunan emisi karbon sudah sejalan. Banyak negara akan mendukung itu, karena kita salah satu paru-paru dunia terbesar setelah amazon di Brazil,” tutupnya. (akz/ana)
