NUNUKAN – Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2020, DPRD Nunukan merekomendasikan sejumlah poin yang menjadi catatan strategis atas pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pembangunan tahun 2020.
Melalui Jubir DPRD Nunukan, Hendrawan menyampaikan sejumlah poin rekomendasi di sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang sosial dan kesejahteraan rakyat, dibidang ekonomi, bidang pertanian, bidang pariwisata, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pelayanan publik, pelayanan kebersihan dan pemadam kebakaran.
Diantaranya seperti di sektor pendidikan, rekomendasi yang disampaikan adalah soal permasalahan transportasi bagi anak-anak yang menuju sekolah yang jaraknya jauh dari tempat tinggal, bahkan ada yang menggunakan perahu untuk sampai di sekolah.
“Maka perlu pemerintah mempertimbangkan untuk mengadakan Bus Sekolah, karena kondisi bus sekolah saat ini sudah banyak yang rusak parah,” kata Hendrawan, membacakan rekomendasi saat paripurna penyampaian keputusan DPRD terhadap rekomendasi LKPj Bupati Nunukan tahun 2020, Selasa (4/5).
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah memang telah membangun rumah sakit pratama di Krayan, Sebuku, dan Sebatik. Namun yang dijumpai, ada dua rumah sakit pratama kelas D di Sebuku dan Krayan ini yang hingga saat ini belum beroperasi. Padahal bangunan tersebut telah beberapa tahun terbengkalai yang dikhawatirkan terjadi kerusakan pada fisik bangunan akibat tidak difungsikan.
Pemerintah pun diharapkan dapat mengalokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit pratama tersebut, termasuk listrik, air serta penempatan tenaga medis dan dokter.
Untuk sektor bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, DPRD merekomendasikan perencanaan dan pengadaan harus dilakukan secara berkesinambungan dan tuntas sehingga tidak dijumpai pembangunan yang terbengkalai karena tidak tuntas. Seperti yang terjadi di pembangunan kantor camat krayan barat, kantor camat krayan timur, kantor camat krayan tengah, yang mana bangunan tersebut hingga saat ini, tidak dapat difungsikan karena kekurangan termasuk meubelair dan sarana penunjang lainnya.
“Contoh lainnya seperti rumah sakit pratama, pembangunan septic tank komunal dan individual di beberapa kecamatan yang ternyata pada beberapa tempat, tidak dilengkapi dengan jamban ataupun kloset. Tentu menjadi masalah sehingga tidak dapat difungsikan oleh masyarakat,” kata Hendrawan lagi.
Dari catatan-catatan seperti garis besar diatas, DPRD berharap rekomendasi yang disampaikan bisa menjadi pedoman untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintah kabupaten Nunukan. (raw)
