TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan akan memperketat pengawasan pintu masuk Bumi Tenguyun. Pengawasan ini dilakukan seiring adanya regulasi terkait larangan mudik Lebaran dari pemerintah pusat.
Bupati Bulungan, Syarwani menyatakan bahwa potensi mudik Lebaran ini bukan terhitung sejak 6-17 Mei. Tetapi sebelum tanggal itu juga berpotensi. Oleh karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan. “Pengawasan di pintu masuk Bulungan akan diperketat. Khususnya, di Pelabuhan Kayan II,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Senin (3/5).
Dalam hal ini pihaknya mengaku telah berkoordinasi dengan kepolisian. Bahkan hal ini juga telah dikoordinasikan dengan pihak kecamatan. “Pintu masuk di Bulungan ini cukup banyak. Mangkanya kita koordinasikan juga dengan camat,” bebernya.
Apalagi di wilayah kecamatan ini ada juga yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten. Misalnya, Kecamatan Sekatak dengan Kabupaten Tana Tidung (KTT). “Minimal di sana (Sekatak) ada pemeriksaan kesehatan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala menambahkan, sesuai arahan pemerintah pusat, kepala daerah diminta untuk tegas melarang aktivitas mudik. Kemudian, pemerintah daerah juga diminta untuk berkoordinasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Jangan sampai ada gubernur, bupati maupun wali kota yang bekerja sendiri tanpa berkoordinasi. “Nah, untuk kebijakan di daerah akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan bupati (Syarwani),” bebernya.
Kendati demikian, dirinya mengimbau agar tidak ada masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang mudik Lebaran. Untuk ASN, sesuai regulasi yang ada akan ada sanksi tegas yang akan diberikan apabila ditemukan nekat mudik. “Saya berharap agar tidak ada yang mudik. Supaya tidak ada lagi penambahan kasus yang begitu signifikan,” bebernya.
Bahkan secara tegas, hal itu sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam rapat. Bahkan pemerintah pusat juga melaporkan untuk di Pulau Jawa sampai sekarang ini sudah ada 140 ribu kendaraan yang diminta putar balik agar tidak mudik. “Tidak menutup kemungkinan, hal ini juga terjadi di wilayah Bulungan. Walaupun sekarang ini belum terlalu ramai seperti di Pulau Jawa,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat kerja terkait persiapan arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2021 di Kaltara bersama Dishub, Dinkes, BPBD, serta Dirlantas Polda Kaltara di Tanjung Selor, Senin (3/5).
Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengatakan bahwa pihaknya sangat menaati instruksi dari pemerintah pusat mengenai larangan mudik pada hari raya Idulfitri tahun ini yang dikeluarkan melalui surat edaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
"Kalau kami sangat tegas, surat edaran dari Kemenhub mengenai larangan mudik itu sudah jelas," ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui usai pertemuan itu.
Bahkan, kebijakan itu semakin diperkuat dengan penyampaian Presiden RI, Joko Widodo. Jadi, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menterjemahkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat itu, dengan harapan hasil dari pertemuan ini bisa menjadi satu referensi bersama. "Harapan kita pemprov dapat segera menggelar rakor terkait persiapan mudik masyarakat Kaltara pada khususnya," kata Norhayati.
Tak hanya itu, Pemprov Kaltara bersama dengan stakeholder terkait lainnya juga diharapkan bisa membuat satu surat edaran (kebijakan turunan) untuk kepastian aturan apa saja yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat jika terjadi pergerakan antar kabupaten/kota. "Tapi yang sangat krusial bagi kita, masalah yang mudik antar provinsi. Karena di sini juga ada risiko yang cukup tinggi," tegasnya.
Berbicara masalah informasi yang diterimanya bahwa Kaltara sudah dapat dikatakan aman, Ia menegaskan masyarakat jangan sampai lengah dengan kondisi atau keadaan. "Kita memang senang, tapi jangan sampai itu dijadikan euforia baru yang berlebihan. Karena takutnya kasus jadi melonjak," tuturnya.
Sementara, Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid mengatakan, secara teknis pihaknya tetap berbicara soal aturan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dikeluarkan pemerintah pusat. "Dalam aturan itu sudah jelas, siap-siap saja yang boleh dan tidak boleh bepergian Mada mudik lebaran tahun ini," katanya.
