TANJUNG SELOR - Melemahnya fiskal secara nasional merupakan tantangan dan pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat bagi pemerintah pusat dan daerah. Sebab, kondisi itu tentu sangat memengaruhi sejumlah kebijakan yang ada.
Namun, untuk pemimpin di tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota jangan terpaku pada transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Hal itu dikatakan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP.
"Kalau kita di Kaltara ini, saya rasa tidak ada masalah. Karena kita punya potensi, kekuatan dan kearifan lokal. Jadi gerakkan itu," ujar Yansen kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.
Memang, jika berbicara soal transfer dana ke daerah, tentu cukup memprihatinkan. Tapi, jangan terus-terus prihatin. Dengan sifat prihatin itu, pemimpin harus berbuat untuk bagaimana caranya mengelola dana yang ada semaksimal mungkin.
Setidaknya, dapat disikapi dengan kinerja yang bagus, supaya dana yang ada, ditambah dengan kemampuan bekerja setiap aparat pemerintah dan masyarakat yang baik, bisa menghasilkan dampak positif yang luar biasa. "Contohnya, Malinau. Sekarang ini masyarakat di sana sudah dilibatkan. Itu dengan cara memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mengelola potensi daerah mereka masing-masing," kata mantan Bupati Malinau dua periode ini.
Ia menyebutkan, hasil dari melibatkan masyarakat itu terlihat pada saat pandemi yang sudah melanda dunia setahunan ini. Khusus untuk di Kaltara, daerah lain relatif menurun, tapi Malinau tidak.
Salah satu sektor yang melibatkan masyarkat itu dalam hal menanam padi. Itu hasilnya dibeli pemerintah untuk kemudian dikemas dan dipasarkan kembali. Karena padi ini dijadikan beras dan beras itu dimakan secara berkelanjutan, karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
"Nah, ini yang menjadi tekad Pak Gubernur (Zainal Arifin Paliwang) saat itu, yaitu distribusi pembangunan itu harus dari rakyat, bukan melalui lembaga pemerintah," tegasnya.
"Apa dia? Dorong pertumbuhan ekonomi dengan kekuatan rakyat. Karena hasil rakyat itu biar kecil-kecil, tapi berdampak. Misalnya seperti singkong, pisang, jagung dan sebagainya," kata Yansen.
Hal ini sudah bisa dihitung seperti apa penghasilannya. Seperti singkong, misalnya. Jika dimakan masyarakat Kaltara, sudah berapa banyak yang dibutuhkan. Positifnya, masyarakat bisa bekerja secara mandiri karena sudah diberikan jalan oleh pemerintah.
Demikian juga dengan batik. Bisa dihitung dalam satu rumah tangga itu ada berapa orang, itu sudah bisa dikalikan berapa penghasilan jika semuanya menggunakan batik. "Mungkin kita berpikirnya pembangunan itu dilakukan secara secara besar-besar, tapi itu percuma juga jika tidak berdampak bagi masyarakat. Makanya lebih baik masyarakat ini diberikan peluang untuk bisa menghasilkan, supaya mereka bisa membangun gedung besar," bebernya.
Oleh karena itu, Yansen menegaskan tidak ada masalah apakah dana transfer ke daerah itu turun atau tidak. Karena semua itu tetap kembali pada pola berpikir masyarakat itu sendiri. "Saya bisa membuktikan itu benar dari pengalaman saya saat menjadi Bupati Malinau," ungkapnya. (iwk/eza)
