MANAGED BY:
SENIN
18 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 29 April 2021 10:23
Rawan Terjadi di Dalam Keluarga

Kekerasan pada Perempuan dan Anak

 KEPALA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Tarakan, Dra. Hj. Maryam  menuturkan, kekerasan pada perempuan dan anak bukanlah hal baru di setiap daerah. Mengingat potensi kekerasan dapat terjadi di mana saja, dalam bentuk apa saja salah satunya melalui pelecehan verbal.

“Kekerasan terhadap anak dan perempuan saat ini memang tak bisa dipandang sebelah mata. Setiap tahunnya pasti ada saja terjadi. Baik KDRT, pelecehan fisik, verbal, perundungan dan lain-lain,” ujarnya, Minggu (25/4).

Ia menyebut DP3A-P2KB sempat menangani laporan yang cukup heboh dan pertama kali terjadi yakni adanya aksi sodomi yang dilakukan anak kepada teman sebayanya. Menurutnya, seperti umumnya kasus tersebut biasanya terjadi pada anak yang dilakukan orang dewasa. Namun pihaknya tidak menyangka jika yang melakukan merupakan kedua anak usia 8 hingga 9 tahun. Walau demikian, dalam kasus itu ia menyebut kedua anak merupakan korban.

“Memang kemarin itu mengalami persoalan yang cukup menyedihkan dengan adanya kasus sodomi pada anak usia sekitar 8 sampai 9 yang dilakukan teman sebaya. Tentu itu cukup menyayat. Tentunya tidak ada pelaku dalam hal ini kedua anak adalah korban atas ketidaktahuan mereka,” tukasnya.

“Sehingga untuk menangani ini kami melakukan mediasi kepada pihak keluarga. Kami mencari solusi terbaik. Kami bekerjasama dengan himpunan psikologi, bagaimana menjelaskan kepada mereka bahwa itu perbuatan tidak pantas,” sambungnya.

Lanjutnya, laporan kekerasan pada perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir memiliki tren peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk Tarakan. Jika di tahun 2019 tercatat ada 26 laporan, maka 2020 terdapat 30 laporan yang diterima.

“Tahun kemarin sekitar 30 laporan. Datanya ada di arsip. Setelah saya masuk sejak Januari sampai saat ini. Kalau 2019, kekerasan pada anak sekitar 26 kasus. Selama ini pencegahan telah dilakukan dengan bekerja sama dengan Kemenag pada program binwin (pembinaan perkawinan) dan psikolog. Untuk memberikan edukasi orang tua atau pasangan agar tidak bersikap kasar dalam keluarga,” jelasnya.

Ia menyebut, sebagian besar kekerasan anak dan perempuan terjadi di dalam keluarga. Menurutnya kekerasan cukup rentan terjadi di dalam keluarga, sehingga setiap orang tua harus benar-benar mengontrol sikap dan lebih banyak memperkaya pengetahuan terhadap KDRT. Dengan begitu, KDRT dapat dicegah.

“Faktor KDRT karena emosi yang tidak terkelola dengan baik, cemburu berlebihan dan kurangnya pemahaman tentang hukum. Sementara faktor yang dialami anak-anak adalah kurangnya bimbingan orang tua dan faktor pengaruh lingkungan,” tutupnya.

KASUS LAIN

Psikolog Fanny Sumajouw, S.Psi, PSI, mengatakan, berkaca peristiwa yang dilakukan oknum guru berinisial MS yang melakukan tindak asusila kepada sejumlah pelajar, dirinya menilai sekolah perlu melakukan seleksi ketat terhadap rekrutmen tenaga pendidikan dan pendidikan.

“Harus ada seleksi ketat, bahkan melihat latar belakangnya hingga melihat lagi rekam jejaknya di sekolah sebelumnya, mengapa keluar dan pindah ke sekolah lain, apakah ada permasalahan yang membuatnya harus keluar dari sekolah tersebut sebelumnya,” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, dari kasus yang selama ini ditangani terkait tindakan asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur, 90 persen pelaku mengalami penyimpangan seksual yang disebabkan saat masih kecil mengalami tindakan asusila dari orang dewasa.

“Setelah diselidiki, ternyata MS ini pernah menjadi korban, pada usia 6 tahun. Kondisi dia inferior atau lemah mengalami tindakan asusila dari orang dewasa yang kondisinya superior atau kuat,” ujarnya.

Dari apa yang dialami saat masih kecil tersebut, di pikirannya bahwa bisa melakukan hal serupa kepada anak yang kondisi inferior atau lemah, karena ketika menjadi korban, pelaku tidak ditangkap. “Jadi penyimpangan seksual yang dialaminya saat kecil itu tidak tuntas diselesaikan masalahnya melalui pendampingan, penguatan psikologis, therapy healing, pemberian konseling secara berkala untuk pemulihan traumatiknya,” ungkapnya.

Meski pada saat menjadi korban merasakan sakit, secara psikologis ke depan muncul gairah yang dialaminya saat menjadi korban. Muncul proyeksi untuk melakukannya kepada anak yang kondisinya inferior atau lemah. “Ini yang menjadi masalah ke depannya, bila korban ini tidak cepat mendapatkan pendampingan, penguatan psikologis, therapy healing, pemberian konseling secara berkala untuk pemulihan traumatiknya, akan melahirkan MS lainnya,” bebernya.

Adapun terkait pemberian hukuman kebiri dan penjara kepada pelaku tindakan asusila terhadap anak di bawah umur dirinya nilai sudah tepat. Namun perlu ada kajian lagi melihat apakah langkah tersebut sudah efektif, jangan sampai menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

“Yang kita khawatirkan, pelaku ini malah nantinya akan menimbulkan permasalahan baru lagi, siapa sih yang tidak dendam ketika libidonya dimatikan dan dipenjara, takutnya saat keluar malah melakukan kejahatan lainnya untuk melampiaskan apa yang dialaminya. Namun bila berbicara soal manusiawi, apa yang dilakukan pelaku tersebut tentu tidak manusiawi sehingga sudah konsekuensinya mendapatkan hukuman tersebut,” pungkasnya.

 

MENJADI ATENSI

Dari data yang dimiliki Polres Tarakan, di tahun 2019 dan 2020 untuk kasus yang menyangkut perlindungan anak, untuk tahun 2019 lalu terdapat 24 perkara perlindungan anak dan di tahun 2020 lalu terdapat 24 Perkara.

Kapolres Tarakan, AKBP Fillol Praja Arthadira, melalui Kasat Reskrim, Iptu Muhammad Aldi menuturkan, dalam penanganan perkara perlindungan anak, pihaknya pun harus menggambil langkah tepat agar korban tidak trauma atas kejadian yang ia alami. Pihaknya pun memastikan bahwa saat dilakukan pemeriksaan, maka korban pasti akan didampingi oleh orang tua atau wali dari anak.

“Korban anak ini kita mengedepankan sisi psikologis anak itu. Kita melihat saat anak tersebut dalam keadaan tertekan atau tidak. Kita buat pemeriksaan itu senyaman mungkin,” katanya.

Dilanjutkan Aldi, apabila korban anak sudah dibuat nyaman dan tidak terlalu merasa trauma, barulah pihak kepolisian bisa meminta keterangan. Korban pun yang akan dimintai keterangan, pasti akan membeberkan semua kronologis kejadian dengan benar.

Kemudian, lanjut Kasat, untuk penanganan perkara kekerasan dan pelecahan seksual terhadap anak, pihaknya juga pasti akan melibatkan instansi terkait dalam memberikan perlindungan anak dan psikolog.

Biasanya untuk psikolog akan memberikan pendampingan dan rehabilitasi kepada anak, agar tidak trauma atas kejadian yang menimpanya. “Seperti perkara sodomi yang kemarin kita libatkan ahli dari psikolog,” tuturnya.

Dalam penanganan perkara perlindungan anak, selama ini pihaknya akan menerapkan Pasal 81 ayat 2 juncto Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

 

TAP Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 7 tahun.

 

KHAIRUL: SERAHKAN KE RANAH HUKUM

Di awal tahun 2021, kasus pelecehan seksual dan kekerasan secara batin kembali didapatkan oleh beberapa siswa di Tarakan. Hal ini pun mendapat perhatian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Jika terjadi lagi, Pemkot Tarakan tak segan-segan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Kepada Radar Tarakan, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes, mengatakan, bahwa jika kasus percabulan dan kekerasan terhadap anak terjadi maka secara otomatis akan dikenakan undang-undang perlindungan anak sehingga akan mendapatkan sanksi.

Untuk mencegah hal ini terjadi, maka pihak sekolah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga pendidik, sehingga jika ditemukan hal-hal yang mencurigakan dapat segera diatasi. “Tenaga pendidik itu harus melalui seleksi yang ketat dan baik. Sekolah harus melihat track record, jangan sampai ada masalah. Tapi ini memang kembali lagi kepada moral yang bersangkutan, ini pasti individual dari tenaga pendidik. Maka yang paling pertama yang harus dilakukan adalah pihak sekolah saat merekrut tenaga pendidik harus melakukan seleksi yang baik,” jelas Khairul.

Kejelasan sikap dan track record tenaga pendidik menjadi penting bagi Khairul, sebab tenaga pendidiklah yang berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pembimbingan kepada murid. Tak hanya itu, tenaga pendidik juga memiliki waktu lebih kepada siswa sehingga hal ini pun perlu menjadi perhatian.

“Sekolah lain itu datang kemudian pulang. Tapi hal ini (kekerasan dan pelecehan seksual) biasanya dapat terjadi jika kontak terhadap siswa cukup lama sehingga sekolah dan pemilik yayasan perlu melakukan pengawasan kepada tenaga pendidik,” tegasnya.

Yang paling penting menurut Khairul, pembinaan mental serta pemahaman terhadap hukum menjadi penting. Tak hanya itu, dalam segi keagamaan, kekerasan dan pelecehan seksual pun memiliki hukum haram sehingga jika dilakukan akan menimbulkan dosa.

“Ini bersifat individual dan tidak bisa digeneralisasi. Saya pikir ini sangat personal. Berikutnya jika terjadi kami akan serahkan kepada hukum dengan sanksi yang setimpal, sebab undang-undang perlindungan anak sekarang ini sudah khusus,” pungkasnya.

 

SOSIALISASI GENCAR

Minimnya kasus kekerasan anak di Nunukan, diklaim menjadi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nunukan.

Komitmen pemerintah terhadap langkah pencegahan kasus kekerasan terhadap anak di sekolah, sangatlah tinggi. Itu dipastikan Jubir Pemkab Nunukan, Hasan Basri. Diwawancarai persoalan kekerasan anak, dirinya klaim kasus tersebut, jarang terjadi di Nunukan.

Jika juga terjadi, pada dinas terkait yang menangani dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nunukan yang siap menangani permasalahan tersebut.

Pencegahan secara dini diklaim telah dilakukan melalui komite-komite sekolah, karena komite sekolah sangat berperan menyambungkan antara pihak sekolah dengan orang tua, sehingga jika ada kejadian, komite inilah yang akan menangani.

“Pencegahan secara dini itu, memang dilakukan melalui sekolah khususnya komite sekolah. Karena komite sekolah itu beranggotakan diantaranya orang tua siswa, jadi mereka senantiasa menjalin komunikasi dengan pihak sekolah,” ungkap Hasan.

Selanjutnya, persoalan pencegahan lainnya, tentunya juga sudah ada sosialisasi oleh dinas yang menangani. Pemerintah berperan meningkatkan kualitas keluarga sebagai bagian integral untuk mencapai kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga dalam upaya pencegahan dan penanganan segala tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.

“Perlindungan anak dan perempuan ini, memang juga menjadi prioritas dari berbagai aspek baik budaya, kehidupan sosial bahkan pendidikan dan lainnya. Anak dan perempuan bukanlah objek kekerasan, jadi semua harus berperan bekerja sama mencegah kekerasan pada anak dan perempuan,” beber Hasan.

“Sejauh ini, belum ada temuan kekerasan anak. Kekerasan pada perempuan, masih masih saja terjadi meski sejatinya kasus yang ada karena dipicu persoalan rumah tangga. Namun, yang terpenting, kita berharap, tidak adanya kekerasan pada anak, bertahan sampai kapan pun,” tambah Hasan mengakhiri. (*/zac/jnr/raw/zar/shy/lim)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers