TANJUNG SELOR - Pasca diresmikan, ternyata fasilitas pendukung di Toko Indoneaia di Krayan, Kalimantan Utara (Kaltara) masih belum terpenuhi. Beberapa yang belum tersedia, di antaranya instalasi air bersih dan jaringan listrik.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Hartono mengatakan, ditemukannya beberapa kekurangan itu pada saat kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang-Yansen TP ke Krayan belum lama ini.
"Masih ada sedikit yang perlu dilakukan finishing, sehingga Pak Gubernur meminta Toko Indonesia ini dilengkapi dulu," ujarnya kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Minggu (18/4).
Hartono mengatakan, dengan kondisi yang ada saat ini, Gubernur menilai Toko Indonesia itu belum layak untuk ditempati karena belum ada penerangan dan air bersih. Khusus untuk air, tentu sangat dibutuhkan untuk pembersihan pada kawasan toko di perbatasan tersebut.
"Sebenarnya, kami sudah mendroping barang ke sana (Krayan, Red). Tapi karena toko ini belum siap, maka barang yang sudah kami siapkan itu, disampaikan ke Camat di sana," katanya.
Jadi, barang yang sudah disediakan melalui dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara sekitar Rp 300 juta itu diminta untuk dijual oleh Camat setempat agar barang yang ada itu tidak sampai kedaluwarsa. "Jadi dana yang ada dan sudah dalam bentuk barang itu bisa tetap berputar. Tidak hangus percuma karena barangnya kedaluwarsa," tuturnya.
Jadi, semua kecamatan di daerah itu diperbolehkan untuk membeli barang tersebut. Tapi, untuk penjualannya, tentu harus sesuai standar di daerah itu. Jangan sampai harga jualnya terlalu tinggi. "Karena semangat dari Toko Indonesia ini adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman dalam mendapatkan barang dari dalam negeri," sebutnya.
Dalam hal ini, jika barang yang ada itu sudah habis terjual, itu dilaporkan ke pihaknya untuk kemudian diadakan lagi. Tapi untuk penetapan harganya, itu ditentukan langsung oleh camat di sana agar disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut.
"Kita ingatkan harus sesuai harga standar di sana. Jadi, camat di sanalah yang kita minta mengaturnya. Dan nanti, anggaran itu akan dievaluasi. Kita lihat apakan dapat dikembangkan atau tidak," ujarnya. (iwk/eza)
