TANJUNG SELOR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Norhayati Andris mengikuti Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltara tahun 2022 secara virtual, Selasa (13/4).
Pada kesempatan itu, Norhayati menyampaikan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kaltara. Harapannya, sejumlah pokir itu dapat diakomodir Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara tahun 2022.
Menurutnya, ada beberapa usulan legislatif yang dinilai urgent untuk dapat diakomodir ke dalam RKPD Kaltara 2022 ini, utamanya soal Kantor DPRD Kaltara yang hingga saat ini masih meminjam Kantor Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Bulungan.
"Ini penting, karena di sini kami juga tentu memiliki dokumen-dokumen penting sebagai rahasia negara yang tidak boleh diakses masyarakat umum," ujarnya kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Rabu (14/4).
Selain itu, pihaknya juga memberikan atensi terhadap kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara yang saat ini masih menggunakan kontrakan di Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara.
"Termasuk subsidi darat, sungai/laut dan udara yang juga jadi prioritas. Karena kita ketahui Kaltara ini terdiri dari wilayah perbatasan. Ada beberapa daerah yang tidak bisa diakses melalui jalur darat dan sungai/laut, hanya bisa lewat udara menggunakan pesawat perintis," tuturnya.
Kemudian, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyampaikan soal pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Sebab, banyak lulusan sarjana di Kaltara ini yang masih belum terakomodir saat mengikuti seleksi abdi negara.
"Ini diharapkan dapat dibangun Balai Pelatihan Kerja di segala bidang kerja sehingga dapat membangun skill SDM di Kaltara yang baik dan berkompeten," katanya.
Tak hanya itu, Norhayati juga menyampaikan soal kondisi Sungai Selor yang saat ini merupakan sumber aliran kebutuhan air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Tanjung Selor.
"Kondisi sungai ini sudah terjadi pendangkalan dan tertutup eceng gondok. Sehingga perlu ada upaya untuk melakukan normalisasi sungai tersebut," harapnya.
Pastinya, ada banyak hal yang menjadi perhatian di provinsi termuda Indonesia ini. Tentu harapannya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah yang masuk dalam pokir DPRD ini dapat dijadikan prioritas untuk diakomodir pada tahun 2022 mendatang. (iwk/ana)
